Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menerapkan teknologi transaksi pembayaran tol non-tunai tanpa sentuh (nir-sentuh) atau multi-lane free flow (MLFF). Sistem baru ini bertujuan mengurangi kepadatan di gardu pembayaran jalan tol.
Multi Lane Free Flow merupakan transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh. Sehingga, kendaraan tak perlu berhenti untuk membayar tol.
Saat ini, Kementerian PUPR mulai menggelar tender proyek sistem transaksi pembayaran tol nontunai nir-sentuh berbasis MLFF. Nilai tender proyek sistem yang dirancang menggunakan teknologi satelit atau global navigation satellite system (GNSS) itu mencapai Rp 4,35 triliun.
Baca Juga: Pemerintah gelar tender sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh berbasis MLFF
Pemanfaatan teknologi satelit pada sistem pembayaran baru di jalan tol ini, dianggap lebih akurat dan cepat. Melalui sistem ini, kelak pengguna jalan tol tak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk menempelkan uang elektronik di mesin pembaca.
Proses prakualifikasi lelang sudah dimulai sejak 8 Juli 2020. Tahap pengumuman pemenang prakualifikasi dan sanggahan dijadwalkan pada 27 Agustus 2020.
Proyek ini cukup menarik. Sebab, populasi kendaraan di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan, jumlah mobil penumpang di Indonesia mencapai 16,44 juta unit. Dalam beberapa tahun mendatang, panjang jalan tol akan mencapai 6.000 km.
Berdasarkan dokumen yang diterima kontan.co.id, maksud dan tujuan dari proyek ini untuk menyediakan layanan pengumpulan tol dengan sistem yang mendukung berbagai solusi pengumpulan tol dalam satu platform tunggal.
Sistem ini juga akan dapat memberikan dukungan penegakan hukum yang efisien dengan secara bertahap membuat database dan registrasi yang diperlukan untuk kepastian hukum apabila terjadi –
Namun, sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh dengan teknologi GNSS dinilai kurang cocok dengan kondisi di Indonesia. Pun bisa memberatkan pengguna jalan tol.
Maklum, sistem ini harus terkoneksi dengan ponsel pengemudi di kendaraan. Sementara, jaringan internet di jalan tol acap terhambat.
Lagi pula, kata sumber Kontan.co.id, kelak pengguna jalan tol harus memasang alat pada kendaraan yang harganya bisa di atas Rp 2 juta per unit. Harga alat ini jauh di atas harga alat on board unit (OBU) Bank Mandiri yang senilai Rp 600.000 per unit.
Kendati lebih murah pun OBU tak berjalan. "Perlu alternatif open technology transaksi yang lebih terjangkau," kata sumber itu.
Sementara, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo tak ingin berbicara lebih jauh terkait potensi beban yang bakal ditanggung pengguna jalan tol dalam implementasi transaksi tol non-tunai nirsentuh ini.
Baca Juga: Ini alasan Waskita Karya (WSKT) pilih pendanaan dari divestasi tol
"Penggunaan teknologi nirsentuh di sektor transportasi harus seragam, sehingga konsumen cukup satu kartu untuk berbagai transaksi," kata dia kepada kontan.co.id, Minggu (13/7).
Sudaryatmo juga mengingatkan, Kementerian PUPR seharusnya merujuk ke aturan alokasi frekuensi teknologi non-sentuh untuk sektor transportasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sebagai informasi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerapkan teknologi transaksi pembayaran tol non-tunai tanpa sentuh atau MLFF secara terbatas pada 2021 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
