Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Perusahaan swasta yang mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM), Shell dan Vivo, menolak membeli BBM dari PT Pertamina (Persero). Penyebabnya karena BBM milik perusahaan BUMN itu mengandung etanol sebesar 3,5%.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengatakan, jumlah kandungan tersebut masih di bawah ambang batas yang diperkenankan, yakni maksimal 20%. Meski demikian, Vivo dan Shell tetap urung membeli 40.000 barel BBM dari 100.000 barel yang diimpor oleh Pertamina.
"Ini (kandungan etanol) yang membuat teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian (base fuel), karena ada konten etanol tersebut,” ucap Achmad, dikutip dari Antara.
Tak hanya Shell dan Vivo, BP-AKR juga membatalkan kesepakatan untuk membeli BBM dari Pertamina.
Padahal, stok BBM di SPBU swasta ini hampir habis. Diperkirakan, stoknya hanya cukup sampai dengan pekan ini.
Dampak bagi masyarakat
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, dirinya sudah menduga bahwa pembelian BBM dari SPBU swasta di Pertamina akan berlangsung alot.
Dosen di UGM itu menyampaikan bahwa kebijakan impor satu pintu yang diterapkan pemerintah bakal memberatkan swasta.
"Saya yakin Pertamina pasti mengambil untung dengan menjual ke SPBU swasta. Nah, kalau mengambil untung, maka harga pokok produksinya lebih mahal sehingga sulit bersaing," ucapnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Stok BBM SPBU Swasta Bisa Kosong Sampai Akhir 2025
Jika kondisi tersebut terus-menerus terjadi, stok BBM di SPBU swasta akan habis dan kosong. Kemudian, BBM di SPBU swasta menjadi langka.
"Kalau tidak mau beli ya terjadi kelangkaan," terangnya.
Fakta di lapangan saat ini, sejumlah SPBU swasta masih mempertimbangkan untuk membeli BBM dari Pertamina. Perusahaan tersebut bahkan lebih memilih untuk merumahkan pekerjanya.
Dalam jangka panjang, SPBU-SPBU swasta bakal hengkang dari Tanah Air sehingga berdampak pada iklim investasi di Indonesia.
"Dampaknya dari kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia itu investasi Indonesia menjadi tidak produktif," ucapnya.
Dia menduga, investor bakal urung berinvestasi di seluruh lini bisnis Indonesia. Fahmy berkata, para investor umumnya akan menilai dinamika pasar yang terjadi di negara yang menjadi tujuan investasinya.
Jika ada perubahan konsumen di Indonesia, dengan sangat mudah investor akan mengurungkan investasinya.
"Maka tidak ada lagi investor yang masuk, tidak hanya di migas tapi juga di lini bisnis lainnya," ucap Fahmy.
Baca Juga: ESDM Sebut Brasil dan Amerika Gunakan BBM dengan Kandungan Etanol
Dikhawatirkan, kondisi ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bakal mencapai target yang ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni 5,3%.
Praktik monopoli terjadi Apabila SPBU swasta memilih hengkang dari Indonesia, maka masyarakat di Indonesia hanya bisa membeli BBM di Pertamina. Hal tersebut memicu terjadinya praktik monopoli.
"Monopoli itu merugikan bagi konsumen. Kenapa konsumen dirugikan? Karena konsumen tidak punya pilihan. Konsumen tidak punya pilihan, dia harus beli dari situ," jelasnya.
Kondisi monopoli juga umumnya membuat perusahaan yang menguasainya bakal melakukan tindakan seenaknya yang menguntungkan perusahaan itu sendiri. Fahmy menyebut, tindakan merugikan itu bisa berupa harga BBM menjadi lebih mahal dan pelayanan yang buruk.
Senada dengan Fahmy, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda juga menyayangkan keputusan impor BBM satu pintu yang dilakukan Kementerian ESDM. Dia menilai, PT Pertamina (persero) telah melakukan kesalahan dalam tata Kelola distribusi BBM sehingga terjadi kekosongan BBM di SPBU swasta.
Baca Juga: Kilang Pertamina Pastikan BBM Sesuai Spesifikasi Lewat Uji Eksternal Lemigas
"Pihak swasta dipaksa untuk membeli minyak dari Pertamina yang notabene adalah pesaing mereka. Jelas ini ada tumpang tindih antara regulator dengan operator," kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.
Kebijakan ini membuat pemerintah sebagai regulator dapat mengatur kewenangan BUMN Pertamina (bagian dari pemerintah juga) untuk menjadi importir tunggal.
Kondisi tersebut menimbulkan opini dan dugaan persaingan usaha yang tidak sehat oleh Pertamina, seperti berikut:
- Ada integrasi vertikal antara usaha Pertamina untuk menjual ke masyarakat dan juga aktivitas Pertamina sebagai pemasok bahan baku minyak yang juga dibutuhkan oleh penjual bbm swasta.
- Ada dominasi yang berujung pada tindakan melawan persaingan usaha yang sehat ketika jadi importir tunggal. Ketika SPBU swasta membeli minyak dari Pertamina, Pertamina sangat bisa untuk mengatur kuota masing-masing SPBU.
Baca Juga: Bahlil Buka Suara Soal Vivo dan BP-AKR Batal Beli BBM Pertamina
Nailul menyebut, dampak ke depan jika kuota BBM di SPBU swasta habis, maka akan terjadi kelangkaan bbm di SPBU swasta.
"Yang dirugikan adalah masyarakat karena sedikitnya pilihan produk," ungkapnya.
Nailul juga memperkirakan, kebijakan impor satu pintu bakal menghambat investasi pihak asing ke Indonesia. Akibatnya iklim investasi di Tanah Air menjadi tidak berkembang.
"Padahal, dalam kasus ini, swasta membantu pemerintah untuk mengurangi beban kompensasi yang dibayarkan pemerintah ke Pertamina," ungkap Nailul.
"Preferensi masyarakat yang sudah beralih ke BBM non-subsidi milik SPBU swasta merupakan hal yang positif, tapi Pertamina seakan menolak bersaing. Yang dirugikan tentu saja masyarakat yang minim pilihan untuk menggunakan bbm non-subsidi," imbuhnya.
Padahal, tugas negara adalah menyediakan pilihan bagi masyarakat untuk mengonsumsi barang, termasuk BBM berkualitas.
Tonton: Vivo, BP, dan Shell Kompak Batal Beli BBM Pertamina, Ada Apa?
"Jadi secara agregat, masyarakat dirugikan karena tidak dapat mengonsumsi barang yang ingin mereka beli," kata Nailul lagi.
Terkait dengan kemungkinan monopoli, Undang-Undang (UU) Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengecualian bagi perusahaan BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan barang untuk hajat hidup orang banyak. Namun, hal tersebut juga perlu dibarengi dengan perlindungan kepada konsumen.
"Tapi karena ketika dimonopoli justru merugikan masyarakat, saya rasa Pertamina bisa tersandung kasus praktik antimonopoli," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Stok BBM di SPBU Swasta Nyaris Habis Pekan Ini, Apa Dampaknya bagi Masyarakat?"
Selanjutnya: Intip Cepat Ramalan 12 Zodiak Karier & Keuangan Hari Ini 4 Oktober 2025
Menarik Dibaca: Intip Cepat Ramalan 12 Zodiak Karier & Keuangan Hari Ini 4 Oktober 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
