CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.482.000   -35.000   -2,31%
  • USD/IDR 15.800   -121,00   -0,77%
  • IDX 7.322   55,53   0,76%
  • KOMPAS100 1.120   5,81   0,52%
  • LQ45 885   5,41   0,62%
  • ISSI 222   1,93   0,88%
  • IDX30 453   1,57   0,35%
  • IDXHIDIV20 545   1,27   0,23%
  • IDX80 128   0,70   0,54%
  • IDXV30 137   1,60   1,18%
  • IDXQ30 151   0,42   0,28%

Susun Beleid Baru, Kementerian ESDM Atur Ulang Penerbitan RKAB Tambang Minerba


Jumat, 08 September 2023 / 16:59 WIB
Susun Beleid Baru, Kementerian ESDM Atur Ulang Penerbitan RKAB Tambang Minerba
ILUSTRASI. Kementerian ESDM tengah menyusun beleid baru untuk mengatur ulang skema penerbitan RKAB pertambangan mineral dan batubara.


Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun beleid baru untuk mengatur ulang skema penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) pertambangan mineral dan batubara (minerba).

Nantinya, selain soal RKAB regulasi yang baru ini juga mengatur ulang soal Pelaporan Baru dan akan menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2022.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Iman Sinulingga mengungkapkan, revisi Permen ESDM ini diperlukan untuk mengatur kembali konsep penyusunan, evaluasi dan persetujuan RKAB, mengingat persetujuan RKAB merupakan dasar bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan.

Baca Juga: Dana Transisi Energi Masih Mini, Skema JETP Diharapkan Picu Investasi Tambahan

Iman menjelaskan, ada empat hal pokok yang diatur dalam revisi Permen ini meliputi pembagian waktu kegiatan untuk RKAB, sanksi administratif, peenuhan aspek esensial dalam penyusunan RKAb dan efisiensi tata waktu.

"Sanksi Administratif tegas bagi pemegang izin berupa pencabutan izin tanpa pengenaan sanksi peringatan tertulis hingga sanksi penghentian," kata Iman dalam siaran pers dikutip Jumat (8/9).

Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Bambang Sucipto mengatakan, penerbitan Rpermen baru yang mengatur RKAB dan pelaporan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 177 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurutnya, beleid baru diperlukan untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi dalam pelayanan perizinan pertambangan minerba.

"Mengingat Persetujuan RKAB merupakan dasar bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan," jelas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×