Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Sementara itu, Bambang mengklaim bahwa meski ada selisih antara target dengan realisasi DMO, namun jumlah tersebut telah sesuai dengan serapan yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Khususnya untuk kebutuhan ketenagalistrikan atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menurut Bambang tidak terjadi kekurangan.
"Jumlah itu (121 juta ton) kan dari 25% target produksi di RKAB. tapi ini sesuai kebutuhan, paling tidak tak ada kekurangan. Walaupun ada selisih angka, PLTU juga tak ada masalah," ujar Bambang.
Meskipun demikian, Bambang menegaskan pihaknya akan tetap menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban memasok DMO sebesar 25% dari total produksi. Hingga kini, Bambang masih enggan untuk membuka nama maupun jumlah perusahaan yang akan dijatuhi sanksi. "Dapat sanksi, banyak sekali tapi saya nggak tahu jumlahnya," katanya.
Namun sebelumnya, Bambang bilang bahwa jumlah perusahaan yang akan dikenai sanksi tak kurang dari 10 perusahaan. Adapun, sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25% dari produksi itu ialah pembatasan kuota produksi untuk tahun 2019 sebesar empat kali lipat dari total realisasi volume pemenuhan DMO tahun 2018.
Untuk tahun 2019 ini, Bambang memastikan skema dan harga DMO masih akan tetap berlaku, yakni sebesar US$ 70 per ton. sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tentang harga jual batubara untuk penyediaan tenaga lsitrik untuk kepentingan umum, yang kemudian diperjelas dengan Surat Menteri ESDM Nomor 2841?30/MEM.B/2018.
Tapi, setelah tahun 2019, Bambang enggan berspekulasi akan seperti apa skema dan harga DMO batubara. "Kita lihat nanti, kita nggak bisa ngomong akan dievaluasi atau gimana (setelah tahun 2019). Kita lihat perkembangannya, dinamika harga dan kebutuhan nasional," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
