Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menilai perlu tata niaga kelapa yang memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak yakni produsen dan industri.
"Harus memperhatikan kedua belah yakni produsen kelapa dan industri yang menggunakan bahan baku kelapa," katanya seusai dialog "Pengembangan Komoditas dan Wacana Tata Niaga Kelapa" di Menara Kadin, Jakarta, Kamis.
Benny menjelaskan, dialog yang dihadiri kalangan industri terkait serta perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan itu merupakan diskusi awal dalam usulan perbaikan tata niaga komoditas kelapa.
Perbaikan tata niaga komoditas kelapa dibutuhkan lantaran ada usulan untuk menghentikan ekspor buah kelapa segar karena kebutuhannya yang menurun bagi industri dalam negeri.
Asosiasi industri pengolahan kelapa bahkan mencatat penurunan produksi berkisar 30-50 persen dalam dua tahun terakhir akibat menyusutnya bahan baku.
Usulan yang mengemuka dari kalangan pengusaha adalah larangan ekspor serta pengenaan bea keluar yang tinggi atas komoditas buah kelapa segar.
"Rotan, kakao, karet, sawit, sudah ada tata niaganya. Tinggal kelapa yang belum. Makanya harus ketemu formula untuk (tata niaga) komoditas ini," ujarnya.
Benny menuturkan, tata niaga kelapa lewat koperasi merupakan usulan yang bagus. Terutama karena saat ini ada kredit usaha rakyat (KUR) yang dikucurkan pemerintah hingga Rp110 triliun.
"Kalau bisa dimanfaatkan ke kelapa tentu juga bisa mensejahterakan petani. Kalau kelapa sudah besar, nantinya bisa diselingi dengan tanaman sisipan seperti jagung atau kedelai," katanya.
Benny juga mendorong Kementerian Pertanian untuk memberikan perhatian lebih pada kelapa karena Indonesia merupakan produsen kedua terbesar dunia setelah Filipina.
"Kementan belum ada kebijakan keberpihakan untuk kepala. Masih fokus di kedelai, jagung, pagi. Kami berharap Kementan mulai berpikir bahwa kelapa adalah warisan kita," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
