Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memperingati tiga tahun deklarasi Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA), Institute for Essential Service Reform (IESR) bersama dengan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan para deklarator GNSSA mengadakan refleksi yang melibatkan pemerintah, pihak swasta, asosiasi, serta kelompok masyarakat untuk memperkuat komitmen mempercepat PLTS Atap di Indonesia.
Sebagai salah satu deklarator GNSSA, IESR mengapresiasi dampak gerakan yang berhasil mendorong pengarusutamaan PLTS Atap dalam mendukung pencapaian energi nasional, meningkatnya adopsi PLTS Atap di berbagai sektor, serta meningkatnya partisipasi pemerintah daerah.
Dalam 3 tahun sejak GNSSA diluncurkan, jumlah pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pengguna PLTS Atap meningkat dari 268 pelanggan pada 2017 menjadi lebih dari 2.300 pelanggan pada pertengahan tahun 2020. Adapun total kapasitas PLTS Atap tersebut mencapai 11,5 megawatt (MW).
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, sejak awal pihaknya percaya bahwa potensi energi surya yang ada dapat menjadi prime-mover pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Energi surya juga dapat mendukung pencapaian target energi terbarukan sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Baca Juga: Hilirisasi akan jadi kunci optimalisasi pemanfaatan hasil tambang minerba
“Hasil studi pasar untuk sektor rumah tangga, komersial, dan UMKM di beberapa kota yang dilakukan IESR pada 2018 sampai 2020 juga menunjukkan potensi pasar serta minat publik yang cukup tinggi untuk memasang PLTS Atap,” ungkap dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Kamis (24/9).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana yang juga menjadi salah satu deklarator GNSSA menyampaikan dukungannya untuk gerakan ini. Dia menilai, GNSSA merupakan gerakan yang positif dan akan memberikan manfaat bagi semua pihak dan mungkin juga bermanfaat bagi generasi-generasi penerus di masa mendatang.
Tujuan dari GNSSA antara lain adalah turut mendukung pencapaian target energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Tujuan kedua adalah lebih memperkenalkan kepada masyarakat adanya energi bersih yang bersumber dari energi terbarukan dan tidak dapat habis.
“Setelah mengenal dan memahami, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan energi terbarukan dengan cara memasang PLTS Atap di rumahnya dan/atau di tempat kerjanya,” imbuh Rida.
Tujuan ketiga yang tidak kalah penting adalah turut mendorong tumbuh kembangnya industri barang dan jasa domestik yang terkait dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya.
Sejak dideklarasikan pada 17 September 2017, GNSSA telah menjadi salah satu kendaraan pemersatu pembuat kebijakan, pelaku, dan pemangku kepentingan energi surya untuk menciptakan suatu kolaborasi.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 49 Tahun 2018 yang menjadi payung hukum pengguna PLTS Atap, kemudian melakukan revisi untuk menurunkan biaya paralel bagi pelanggan industri.
Menurut F.X. Sutijastoto selaku Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, regulasi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat dan target keberlanjutan dari kalangan komersial dan industri. “GNSSA ini dianggap sangat penting untuk mengembangkan pasar energi matahari yang masih kecil dan bahkan masih di bawah skala ekonominya,” katanya.
Kementerian ESDM pun mengupayakan revisi peraturan dan perundang-undangan untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Hal ini dalam rangka menciptakan sistem energi masa depan yang bersih dan berkesinambungan berbasis EBTKE sambil mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah, serta memperkuat kebijakan untuk membangun level playing field untuk EBT.
Baca Juga: Pertamina akuisisi proyek revamping kilang TPPI, begini detail proyeknya
Sebagai catatan, di tahun 2019 lalu, dilakukan juga Kampanye Sejuta Surya Atap berupa kegiatan jalan sehat di area Car Free Day (CFD) DKI Jakarta di Jalan Thamrin dan pameran mini dari penyedia layanan PLTS atap.
Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andhika Prastawa menyatakan rasa hormat dan bangga atas semangat para deklarator dan pegiat energi surya yang tetap mendorong pengembangan PLTS atap, bahkan di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.
Dia juga menyebut, AESI dan IESR beserta kolaborasi bersama pihak lain, menginisiasi GNSSA dengan harapan industri energi surya dapat tumbuh lebih cepat dengan visi target 1 GWp di tahun 2020.
Andhika bersyukur proses percepatan telah terjadi, walaupun target masih jauh dari tercapai. Oleh karenanya ia menyerukan agar kerja sama yang sudah terjalin baik antara pemerintah, AESI, sektor industri, dan publik ditingkatkan lagi secara berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat menghasilkan terobosan-terobosan lain dalam mempercepat tumbuhnya penggunaan tenaga surya.
“Hal ini juga berguna dalam membantu pemerintah untuk pencapaian target bauran energi nasional 2025,” ujar Andhika.
Selain inisiatif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ikut ambil bagian dalam mendorong pemanfaatan energi surya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Gubernur Ganjar Pranowo pada akhir 2019 telah menandatangani nota kesepahaman dengan IESR untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi surya (solar province) pertama di Indonesia.
Di provinsi ini, minat dari rumah tangga, sektor publik, dan sektor industri cukup besar terhadap energi surya. Terdapat potensi early adopters dan early followers sebesar 9,6% di sektor rumah tangga, 9,8% di sektor komersial, dan 10,8% dari UMKM.
Beberapa fasilitas publik seperti stasiun dan terminal di Jawa Tengah juga telah menggunakan PLTS Atap, misalnya Stasiun Batang dan Terminal Tirtonadi. Beberapa perusahaan yang berlokasi di Jawa Tengah juga menggunakan PLTS Atap untuk kegiatan operasional mereka.
Baca Juga: Komitmen pemerintah untuk penggunaan energi terbarukan didukung kalangan industri
Kemudian, di tahun 2019 Gubernur Bali juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Energi Bersih yang juga mendorong pemanfaatan PLTS Atap di bangunan pemerintah, kawasan bisnis dan di sektor pariwisata, serta untuk masyarakat umum.
Dalam pergub ini juga diatur insentif yang diberikan kepada pengguna, termasuk diskon pajak bumi dan bangunan yang direkomendasikan oleh IESR. Insentif pajak dan insentif lainnya dinilai mampu mendorong minat calon pengguna PLTS Atap karena akan memperpendek tingkat pengembalian modal dan juga menunjukkan penghargaan pada pengguna energi terbarukan.
IESR berpandangan bahwa PLTS Atap dapat berperan besar untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, IESR telah mengusulkan Program Surya Nusantara, yaitu pemasangan 1 GWp PLTS atap di rumah tangga penerima subsidi listrik.
Program ini dipercaya dapat memberikan dampak berganda pada perkembangan industri surya domestik, menciptakan lapangan kerja hingga 30.000 ribu orang, mengurangi subsidi listrik sebesar Rp 1,3 triliun per tahun, berkontribusi pada pencapaian target energi terbarukan nasional, serta target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.
Selanjutnya: Kementerian ESDM: Target bauran EBT 23% tak bisa dicapai tanpa perubahan signifikan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
