Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memutuskan untuk menunda sejumlah proyek listrik khususnya yang belum memiliki pendanaan demi penyelamatan operasional.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Abumanan mengatakan, penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perlu dilakukan mengingat terjadi penurunan beban listrik.
Sayangnya, pihak PLN masih belum mau merinci proyek-proyek mana saja yang berpotensi mengalami penundaan akibat dampak pandemi corona.
Baca Juga: Indonesia utility PLN says not seeking to delay debt payments
Yang terang, Djoko memastikan dalam kondisi force majeur ini, proyek-proyek tersebut belum dapat dimulai sampai kondisi membaik.
"Hari ini hampir semua proyek telah bersurat force majeur. Sampai keadaan dinyatakan (membaik) dan bisa bekerja kembali," terang Djoko, Minggu (26/4).
Ia menambahkan, pada kondisi saat ini maka upaya yang paling mungkin dilakukan oleh PLN adalah menjaga keandalan sistem kelistrikan miliknya.
Dalam catatan Kontan.co.id, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR yang digelar secara virtual bilang skenario mitigasi di tengah pandemi virus corona ini tidak mudah. Sebab, PLN harus melakukan assesment terhadap kondisi penurunan beban dan penjualan listrik, ketidakpastian pendanaan serta faktor pasar keuangan.
"Harus kami sampaikan ini tidak hanya terkait supply dan demand, serta harga energi primer. Tetapi kami juga paham bahwa dua bulan terakhir pasar keuangan sangat kering, sehingga sangat sulit memperoleh pendana saat situasi ini," jelasnya.
Menurut Zulkifli, prioritas utama yang dilakukan PLN ialah melakukan penyelamatan operasional. Setelah itu, sambungnya, PLN melakukan review menyeluruh terhadap proyek-proyek kelistrikan yang ada. Ia menegaskan, perusahaan setrum plat merah itu akan memprioritaskan proyek-proyek yang sudah mendapatkan pendanaan.
Per Februari lalu baru sekitar 19% program listrik 35.000 MW yang beroperasi atau setara dengan 6.811 MW.
Baca Juga: PLN kembali minta pelanggan kirim foto meteran listrik via WhatsApp, ini caranya
Direktur Pengadaan Strategis Satu PLN Sripeni Inten Cahyani menjelaskan timeline proyek tiap pembangkit beragam. "Karena untuk membangun suatu pembangkit diperlukan studi dan detail design paling cepat satu tahun, lalu perizinan dan pembebasan lahan," jelas Inten kepada Kontan.co.id.
Penundaan proyek ini berpotensi mengganggu jalannya program 35.000 MW, terlebih PLN semula menargetkan puncak commercial operation date (COD) pembangkit terjadi pada 2020 dengan kapasitas pembangkit mencapai 8.823 MW.
Kemudian pada 2021 mendatang, kapasitas bertambah menjadi 5.066 MW, lalu bertambah 4,109 MW pada 2022 dan berurut-turut bertambah sebesar 3.907 MW dan 3.592 MW pada 2023 dan 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
