Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2025 dinilai menjadi waktu yang tepat untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya BUMN di sektor pertambangan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum perdana saham.
Adapun, BUMN yang dimaksud adalah Holding Industri Pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) serta anggotanya, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.
Terkait hal tersebut, Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan tahun depan menjadi tahun yang tepat untuk IPO BUMN salah satunya untuk mendukung target pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran.
"Tahun 2025 bisa menjadi tahun yang tepat untuk IPO BUMN. Ini melihat target-target baru pemerintahan yang cukup optimistis. Dan sudah cukup lama BUMN tidak IPO, akan menambah likuiditas bursa efek Indonesia juga," ungkapnya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (29/12).
Baca Juga: Menakar Hilirisasi Bauksit yang Pembangunannya Jauh Lebih Lambat dari Nikel
Langkah ini jelas Toto, juga dianggap bisa mengisi kekosongan, setelah sepanjang 2024 tidak ada perusahaan BUMN manapun termasuk dari sektor tambang yang melakukan IPO. Adapun, dalam catatan Kontan, perusahaan BUMN terakhir yang melakukan IPO atau listing di bursa adalah anak usaha dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) pada 16 Februari 2023.
Khusus untuk BUMN tambang, menurutnya IPO ini akan menjadi langkah penting bagi MIND ID dan Inalum dalam rangka mendapatkan sumber alternatif pembiayaan.
"Dana segar IPO bisa dipakai untuk capital expenditures (capex) besar terkait industri tambang di hilir, termasuk untuk pembangunan smelter," ungkapnya.
"Dengan alternatif equity atau ekuitas yang makin kuat maka struktur finansial perusahaan juga bisa lebih kuat," tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tak Tergoda Permintaan Relaksasi Ekspor Konsentrat Freeport
Selain dari segi pembiayaan, kebijakan IPO ini juga akan membuat praktik Good Corporate Governance (GCG) yang lebih baik sehingga kinerja perusahaan juga diharapkan meningkat.
Senada dengan Toto, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengemukakan hal yang sama. Tahun depan adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan IPO namun tetap dengan pertimbangan yang mendalam.
"Tahun 2025 waktu yang tepat untuk IPO, namun harus didahului dengan kajian dan pertimbangan yang mendalam. Serta dilakukan legal due diligence agar terhindar dari perkara hukum dikemudian hari," ungkapnya kepada Kontan, Minggu (29/12).
Selain itu, Bisman menambahkan dana hasil IPO juga bisa menjadi modal MIND ID tak hanya untuk proyek hilirisasi tambang namun juga pengembangan energi terbarukan.
"Dana IPO bisa diproyeksikan untuk pengembangan proyek-proyek hilirisasi, baik mineral maupun batu bara. Tidak hanya itu, bisa juga untuk pengembangan industri lain dan pengembangan energi terbarukan," ujar dia.
Baca Juga: Soal Rencana IPO MIND ID dan Inalum, Wamen BUMN: Tidak di Jangka Pendek
Asal tahu saja, wacana IPO BUMN sepanjang tahun 2024 awalnya diungkap oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Diharapkan kondisi pasar modal positif sehingga dapat menjadi momentum IPO Grup BUMN.
Adapun tiga BUMN yang awalnya digadang-gadang akan melakukan IPO di tahun 2024 adalah PT Pertamina Hulu Energy (PHE), Palm Co, dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Namun, ketiganya gagal melakukan IPO hingga tutup tahun ini.
Sedangkan di BUMN sektor pertambangan, wacana IPO kembali mencuat usai Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan MIND ID dan Inalum masuk dalam daftar perusahaan BUMN jangka menengah yang berpeluang IPO.
"Jangka menengah menurut kami yang paling bagus untuk IPO itu di grup MIND ID. Bisa di-holding-nya, bisa di Inalum-nya. Bisa dua-duanya. Jadi kita kaji," kata Tiko usai meninjau Posko Siaga Kelistrikan Nataru PLN UIP2B Jamali di Depok, Jumat (27/12).
Baca Juga: Erick Thohir Kebut Divestasi 10% Saham Freeport Rampung Awal 2025
Potensi Saham BUMN Tambang Dibeli Freeport-McMoRan
Sebagai holding industri pertambangan Indonesia, langkah IPO akan membuat terbukanya potensi saham MIND ID dibeli oleh berbagai pihak termasuk Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
Padahal, saat ini Indonesia masih berusaha menambah persentase saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Tercatat hingga kini 51,2% persen saham PTFI sudah dimiliki Indonesia melalui MIND ID sedangkan sisanya 48,8% masih dipegang oleh McMoRan.
Terkait potensi dibelinya saham MIND ID oleh McMoRan jika IPO, Toto mengatakan penjualan saham bisa diutamakan lebih dulu untuk investor domestik.
"Kalau investor domestik lesu baru kemudian investor lembaga bisa jadi pilihan. Proses book building sebelum IPO bisa menjadi indikator utamanya," katanya.
Baca Juga: Dirut KAI Ungkap Kesiapan Merger dengan INKA
Di sisi lain, Bisman menambahkan bahwa sangat terbuka peluang untuk McMoran atau pihak manapun membeli saham MIND ID di pasar modal.
"Tetapi itu tidak masalah sepanjang diatur dan dipastikan kepemilikan negara di MIND ID harus tetap mayoritas mutlak atau bisa ada ketentuan saham seri A yang mempunyai ketentuan khusus sebagai pengendali," ungkapnya.
Adapun, mengutip data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), tercatat dari 20 perusahaan teratas yang tergabung dalam indeks LQ45, yang merupakan perusahaan yang paling sering diperdagangkan dan memiliki pengaruh besar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terdapat 5 perusahaan BUMN dan 1 anak perusahaan BUMN.
Baca Juga: Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi dari 25 BUMN Sepanjang 2024
Dimana, 20 perusahaan ini berkontribusi 60% dari total transaksi harian bursa. Sedangkan dari total kontribusi 60% tersebut, perusahaan BUMN dan anak perusahaan berkontribusi sekitar 15% dalam segi nilai transaksi harian.
Melansir Kompas, Direktur Utama BEI, Iman Rachman pada Kamis (17/10) mengatakan, kontribusi perusahaan BUMN di bursa saham cukup signifikan, dan diharapkan lebih banyak perusahaan BUMN serta anak BUMN yang melantai di bursa.
"Dari total 14 juta investor di pasar modal, sebagian besar menaruh investasi di BUMN yang terdaftar di pasar saham," ungkapnya.
Oleh karena itu, keberlanjutan program pemerintah terhadap perusahaan terbuka (Tbk) sangat dinantikan.
"Terutama untuk BUMN dengan size yang besar," kata dia.
Selanjutnya: Tarif PPN Indonesia Masih Rendah Dibanding Negara Ber-PDB Tinggi
Menarik Dibaca: Solusi Rumah Tangga Praktis untuk Sambut Tahun Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
