Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Ribuan perajin tempe dan tahu di Tanah Air bakal mogok pada 9-11 September 2013. Mereka menuntut Kementerian Perdagangan segera menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) Bulog dan Gakopindo (Gabungan Koperasi Tempe Tahu Seluruh Indonesia) agar kedua lembaga bisa mengimpor kedelai, dan bebas dari tekanan kartel kedelai.
Demikian disampaikan Ketua Umum Gapindo Aip Syaifudin, Minggu (1/9/2013). Selanjutnya, Gapindo atas nama ribuan perajin tempe tahu tersebut menuntut pemerintah mengembalikan tata niaga kedelai ke tangan Bulog.
"Sekarang sudah terbukti bahwa kartel importir kedelai tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada para perajin tempe-tahu. Yang mereka pikir cuma untung meski dengan mencekik hidup para perajin tempe-tahu," tandas Aip.
Menurut dia, di era Presiden Soeharto, tata niaga kedelai dimonopoli Bulog. "Selama Bulog memonopoli tata niaga kedelai, harga kedelai, baik kedelai lokal maupun impor, stabil," ujar Aip.
Di era tersebut, para perajin tempe-tahu dan keluarga mereka sejahtera. Bahkan setelah menyelesaikan sekolah anak-anak mereka, sebagian besar keluarga para perajin tempe-tahu bisa membiayai pergi haji orangtua mereka. "Sekarang jangankan membiayai sekolah anak-anak, hidup sehari-hari sudah susah karena melambungnya harga kedelai impor yang membuat harga tempe melampaui ambang batas psikologi pembeli," tekan Aip.
Ia kecewa, janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia bakal swasembada kedelai tahun depan kini jauh dari harapan. "Sekarang saja, 90 persen kebutuhan kedelai nasional berasal dari kedelai impor," ucap Aip. (Windoro Adi/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
