Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKAFRTA. Perseteruan Pertamina Power (PPI) dan Marubeni di proyek PLTGU Jawa 1 merembet. Kali ini, Pertamina Power Indonesia tak ingin lagi berpatner dengan Marubeni di proyek listrik Bangladesh.
Ada dua patner yang berpeluang menggantikan Marubeni di proyek IPP Bangladesh, yakni Sumitomo dan ENGIE sesuai dengan peringkat yang pernah dibuat oleh Pertamina sebelum memilih partner di proyek listrik Bangladesh.
Baca Juga: Pertamina-Marubeni berseteru, berikut penjelasan lengkap Dirut Pertamina Power
Pergantian Marubeni di proyek Bangladesh karena Pertamina Power kecewa dengan masalah yang terjadi di proyek PLTGU Jawa 1 dan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa 1. Salah satu masalah yang mencuat adalah soal etika bisnis Marubeni yang dianggap Pertamina Power tidak sesuai dengan good corporate governance (GCG) perusahaan.
Misalnya soal adanya dugaan permintaan sebagian saham milik Humpuss di proyek FSRU Jawa 1, lalu ada juga soal harga lahan, lebih memilih impor pipa gas ketimbang memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan lainnya.
Asal tahu saja, proyek FSRU Jawa 1 dan PLTGU Jawa 1 adalah proyek yang dikomandoi oleh Pertamina Power dengan saham mayoritas, kemudian ada Marubeni dan Sojitz. Sementara di proyek FSRU Jawa 1 ada Pertamina Power yang memegang 26% saham, Humpuss 25%, Marubeni 20%, Exmar 19% (Sebelum diganti MOL), Sojitz 10%.
Meski demikian pergantian Marubeni di proyek IPP Bangladesh tersebut baru sebatas permintaan Pertamina Power dan harus diputuskan oleh Direksi Pertamina segera mungkin. Saat ini PPI memimpin proyek IPP Bangladesh 1,2 GW atau 1.200 MW, dimana Marubeni adalah salah satu partner yang diajak bergabung sejak Agustus 2017.
Namun dikarenakan proyek IPP Bangladesh berada di luar Indonesia dan memiliki risk exposure cukup tinggi, plus tingginya kompleksitas proyek IPP Bangladesh sehingga sangat memerlukan partner yang solid. Kebetulan consortium agreement antara Pertamina dan Marubeni telah berakhir pada tanggal 27 Juni 2019.
Baca Juga: Kongsi Pertamina Power-Marubeni di PLTGU Jawa-1 retak, PLN: Tak boleh ganti kongsi
"Maka dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan Pedoman Kerja Sama Bisnis Pertamina No. A-001/G00000/2017-S0 Revisi Ke-1, PPI memutuskan untuk tidak memperbaharui consortium agreement dengan Marubeni yang sudah berakhir tersebut di proyek IPP Bangladesh," tulis dalam surat Direktur Utama Pertamina Power Indonesia Ginanjar yang diperoleh Kontan.co.id.
Atas surat keinginan pergantian Marubeni itu, Direktur Keuangan Pertamina Pahala N Mansury dan Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina mempertanyakan pergantian Marubeni di proyek IPP Bangladesh.
Dari pertanyaan Pahala tersebut, Direktur Utama Pertamina Power berkirim surat balasan dengan nomor 139/PPI100000/2019-SO mengenai penjelasan atas evaluasi partnership untuk proyek IPP 1.200 MW bangladesh berdasarkan good corporate govermance.
Baca Juga: Pertamina-Marubeni-Sojitz pisah, bagaimana nasib PLTGU Jawa-1 dan PLTGU Bangladesh?
Dalam surat itu penyebutkan bahwa pemilihan patner di Bangladesh sudah sesuai dengan keputusan direksi terdahulu pada 23 Juni 2015. Waktu itu, ada 10 patner yang disiapkan dengan urutan rangking. Rangking pertama diduduki Sumitomo dan kedua Marubeni, namun kemudian dipilih Marubeni sebagai patner di proyek IPP Bangladesh.
Namun melihat dinamika bisnis IPP saat ini, maka patner yang awalnya adalah Marubeni akhirnya tidak diteruskan karena consortium agreement telah berakhir pada tanggal 27 Juni 2019.
Maka, ada dua patner yang berpeluang masuk menggantikan Marubeni di proyek pembangkit 1.200 MW di Bangladesh. Keduanya adalah Sumitomo dan ENGIE.
Masih dalam surat tertanggal 1 November 2019 itu, pertimbangan keputusan direksi Pertamina Power mengganti Marubeni dari proyek Bangladesh karena beberapa hal. Salah satunya adalah soal pengaduan Humpuss (anggota konsorsium FSRU Jawa 1) untuk memberikan sebagian sahamnya atau 10% kepada sebuah perusahaan.
Baca Juga: Sempat disaksikan Jokowi, Kongsi Pertamina & Marubeni bubar di proyek IPP Bangladesh
Dalam suratnya, Ginanjar menyebutkan bahwa Pertamina Power tidak pernah memberikan arahan apapun terkait hal tersebut dan pemilihan anggota konsorsium FSRU telah berdasarkan sistem yang transparan yang menghasilkan anggota konsorsium berikut. Yakni, Pertamina Power menguasai 26% saham, Humpuss 25%, Marubeni 20%, Exmar 19% (Sebekum diganti MOL), Sojitz 10%.
Menanggapi surat tersebut, Presiden Komisaris Humpuss Intermoda Transportasi Theo Lekatompessy mengatakan, pihaknya tidak bisa berkomentar karena Humpuss melalui anak usaha PT Gas & Transport Services Ind tidak ikut apa apa hanya sebagai kontraktor saja.
"Jadi tidak pernah dilibatkan dalam isu antar sponsor dan tidak tahu apa-apa serta tidak dapat manfaat atau dirugikan selama ini," ungkap dia kepada Kontan.co.id (10/11).
Baca Juga: Ini dibalik masuknya Indonesia Power di PLTGU Jawa 1, PLN turun tangan?
Direktur Utama Pertamina Power Ginanjar membenarkan bahwa surat itu memang dikirimkan ke direksi Pertamina untuk menjawab sebuah memo. "Semua tertulis dan tercatat disana adalah benar," kata dia singkat ke Kontan.co.id, Senin (11/11).
Slamet Muhadi, Direktur Anak Usaha Marubeni Indonesia belum menanggapi pertanyaan Kontan.co.id soal adanya upaya permintaan saham kepada Humpuss. Pun soal permintaan tanggapan pergantian mitra di proyek listrik Bangladesh juga belum dibalas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News