Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pemain di industri karoseri turut mewaspadai efek efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) pemerintahan pada 2025.
Sebagai informasi, belum lama ini Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Lewat instruksi ini, pemerintah menargetkan penghematan sebanyak Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD), sehingga APBN ditargetkan mengalami efisiensi Rp 306,6 triliun.
Inpres ini kemudian direspons dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang mana menteri dan kepala lembaga diminta mengidentifikasi efisiensi anggaran masing-masing dan membahasnya dengan mitra komisi di DPR.
Baca Juga: Anggaran K/L Dipangkas, Mercy Bakal Fokus Jualan Mobil Entry Level ke Pemerintah
Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) Jimmy Tenasius mengatakan, pemangkasan anggaran K/L tentu akan berpengaruh terhadap industri karoseri nasional meski tidak begitu signifikan. Walau begitu, para produsen karoseri tetap mencari siasat mengatasi risiko penyusutan pemesanan karoseri kendaraan dari pemerintah.
Salah satu langkah yang bisa ditempuh pengusaha karoseri adalah memfokuskan pembuatan karoseri ke sektor swasta, terutama untuk industri-industri yang berpeluang tumbuh positif pada 2025.
“Sebagai contohnya adalah sektor pertambangan dan perkebunan,” imbuh dia, Rabu (5/2).
Di sisi lain, salah satu pemain karoseri, Delimajaya Group mengaku, kontribusi pemesanan karoseri dari pemerintah mencapai kisaran 60%. Adapun tipe karoseri kendaraan buatan Delimajaya yang banyak dipesan pemerintah yaitu kendaraan khusus atau taktis.
Managing Director Delimajaya Group Winston Wiyanta bilang, pemotongan anggaran ini berpotensi membuat pendapatan Delimajaya dari segmen pelanggan pemerintah turun 5%--10% pada 2025.
Pihak Delimajaya akan berupaya meningkatkan penetrasi pembuatan karoseri kendaraan ke sektor swasta.
"Kami harap pesanan dari sektor swasta bisa meminimalisir efek penurunan permintaan dari pemerintah," terang dia, Rabu (5/2).
Baca Juga: Anggaran Kementerian/Lembaga Dipotong, Begini Dampaknya bagi Bisnis Mobil & Karoseri
Sementara itu, PT Adiputro Wirasejati belum begitu khawatir dengan potensi perlambatan order karoseri kendaraan operasional atau kedinasan dari pemerintah. Maklum, kontribusi pangsa pasar Adiputra atas proyek-proyek karoseri dari pemerintah hanya di bawah 5%.
“Market share kami hampir bisa dibilang mayoritas dari sektor swasta,” tandas Direktur Adiputro Wirasejati David Jethrokusumo, Rabu (5/2).
Selanjutnya: PTPN IV PalmCo Perluas Program Tanam Padi PTPN ke Provinsi Jambi
Menarik Dibaca: Cara Pengajuan KUR BRI 2025 dan Syarat Memperolehnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
