Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai imbas dari pandemi corona (covid-19), permintaan (demand) batubara global ditaksir bakal anjlok lebih dari 70 juta ton di tahun ini. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memprediksi, demand batubara domestik pun bakal mengalami penurunan yang signifikan.
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia menyampaikan, kondisi tersebut utamanya dipicu oleh melemahnya permintaan dari pasar utama batubara, seperti China dan India, yang menerapkan kebijakan lockdown sejak beberapa waktu lalu. Sehingga dalam perhitungan wajar, demand di tahun ini bisa berkurang lebih dari 70 juta ton dibanding proyeksi awal tahun, sebelum adanya pandemi covid-19.
Baca Juga: Belum tertarik revisi RKAB, ADRO masih fokus kejar target sesuai panduan di 2020
Apalagi, kondisi perekonomian dunia hingga akhir tahun pun tampaknya belum mampu mendorong konsumsi energi, termasuk permintaan batubara ke level normal. Bahkan, bisa jadi permintaan batubara malah semakin anjlok. "Kondisi di kuartal II hingga kuartal IV permintaan batubara akan semakin melemah mengingat belum membaiknya kondisi perekonomian dunia salah satunya akibat pandemi covid-19," kata Hendra kepada Kontan.co.id, Rabu (3/6).
Tak hanya di pasar global, pelemahan demand pun diprediksi bakal terjadi di pasar domestik. Maklum, sebagian besar konsumsi batubara dalam negeri diserap untuk kebutuhan listrik. Namun dengan adanya pandemi covid-19, kata Hendra, konsumsi listrik berkurang yang kemudian berimbas pada merosotnya permintaan batubara oleh PLN.
Hendra bilang, konsumsi batubara dalam negeri ditaksir hanya berkisar di angka 100 juta ton. "Menurut estimasi kami dari beberapa sumber, permintaan batubara domestik menurun drastis. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 155 juta ton," ungkapnya.
Dia pun menilai, dalam kondisi pasar yang oversupply tersebut, kepentingan untuk mengendalikan produksi komoditas batubara menjadi semakin urgent. Kendati begitu, Hendra menyadari bahwa hal tersebut bukan lah persoalan yang mudah, khususnya untuk pengendalian produksi izin-izin pertambangan di daerah (IUP) di bawah kendali pemerintah daerah.
Baca Juga: Tambah volume produksi batubara, ABM Investama (ABMM) buka opsi revisi RKAB
Di sisi lain, pengendalian produksi batubara juga bakal berdampak terhadap penerimaan negara. "(Pengendalian produksi) Ini bisa menjadi solusi untuk sementara waktu, namun tentu tidak mudah bagi pemerintah mengingat target penerimaan negara yang masih cukup penting apalagi ditengah kondisi keuangan negara yang sedang sulit," terang Hendra.
