Asosiasi Minta Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan Pembatasan Lalin Truk Logistik

Rabu, 03 Desember 2025 / 17:55 WIB

ILUSTRASI. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyoroti dampak pembatasan truk sumbu tiga saat Nataru 2025 dan usulkan alternatif untuk kelancaran distribusi

Reporter: Rilanda Virasma | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) meminta pemerintah mempertimbangkan alternatif lain atas kebijakan pembatasan lalu lintas truk sumbu tiga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sebelumnya, melalui surat keputusan bersama (SKB) nomor KP-DRJD 6064/2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, dan Kep/230/XI/2025, pemerintah membatasi pergerakan truk sumbu tiga atau lebih; truk dengan kereta gandengan/tempelan; serta kendaraan barang pengangkut galian, tambang, dan bahan bangunan mulai 19 Desember 2025.

Hanya angkutan tertentu yang diperbolehkan tetap beroperasi, seperti pengangkut BBM/BBG, uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, barang pokok, serta kendaraan penanganan bencana. Kendaraan yang masuk pengecualian tetap diwajibkan membawa surat muatan resmi.

Ketua ALI, Mahendra Rianto, mengatakan bahwa dua minggu menjelang akhir tahun merupakan masa tersibuk industri logistik.

Perusahaan logistik umumnya harus segera mengirim pesanan yang dilakukan pada dua minggu pertama Desember. Selain itu, banyak perusahaan berlomba mempercantik kinerja sebelum menutup buku di akhir tahun.

Pada saat yang sama, lanjut Mahendra, banyak masyarakat perantauan yang kembali ke daerah masing-masing, sehingga distribusi barang harus merata.

“Jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Kalau terjadi, maka akan terjadi disparitas harga dan harga naik,” jelas Mahendra kepada Kontan, Rabu (3/12/2025).

Mahendra mengkhawatirkan rantai pasok produk seperti fast moving consumer goods (FMCG), bahan kebutuhan pokok, elektronik, fashion, dan medis dapat terganggu di sejumlah daerah. “Di sejumlah daerah kan banyak juga yang sakit. Nah ini kan obat-obatan juga perlu didistribusikan,” tambahnya.

ALI pun mengajukan sejumlah alternatif. Pertama, pemerintah dapat menyediakan jalur khusus logistik. Jika memungkinkan, pembukaan lajur contra flow untuk logistik juga menjadi solusi yang cukup baik.

Selain itu, pemberlakuan jam khusus untuk lalu-lalang pengiriman pada pukul 00.00 hingga 05.00 juga dinilai patut dipertimbangkan.

Pemerintah juga dapat membebaskan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok agar aktivitas ekspor-impor tetap lancar. Mahendra mengingatkan agar kejadian penumpukan barang ekspor saat periode Hari Raya Idul Fitri tahun ini tidak terulang.

“Kalau bisa juga petugas bea cukai dan pelabuhan jangan ada yang libur, dibuat shift, jadi Sabtu–Minggu tetap bisa berjalan ekspornya,” sarannya.

Dengan berbagai usulan tersebut, Mahendra berharap pemerintah dapat kembali mempertimbangkan keputusan pembatasan.

“Jadi jangan sampai masalah terus berulang, ini merugikan bagi semua pihak terutama bagi industri-industri yang menghasilkan devisa negara,” pungkasnya.