Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Pakar sekaligus praktisi migas Hadi Ismoyo mengamini, fluktuasi harga merupakan makanan sehari-hari di industri migas. Itu sebabnya, rencana mitigasi biasanya dilakukan melalui kontrak jangka panjang dan mengamankan dari dua sisi, yakni sumber gas dan pasar gas di sisi hilir.
Untuk lebih aman, kadang dibuat sistem basket yang memungkinkan penjual memiliki kontrak dari berbagai sumber gas sehingga bisa melayani pembeli dengan lebih fleksibel.
Ketua Dewan Penasihat Alumni Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menilai, manajemen PGN semestinya mampu mengantisipasi fluktuasi harga migas dengan pengetahuan dan jaringan yang dimilikinya.
Kalau pun PGN mengalami kerugian akibat memperoleh gas dengan harga beli yang lebih tinggi dibandingkan harga jual, menurut Hadi, hal itu merupakan hal yang wajar.
Dengan catatan, seluruh mitigasi risiko dengan seluruh sumber daya dan jaringan yang dimiliki memang telah dilakukan.
Dalam persoalan kontrak antara PGN dengan Gunvor, Hadi mengatakan, perlu diteliti kembali apa penyebab masalahnya.
Yang jelas, para pihak perlu kembali duduk bersama untuk berunding dan mencapai solusi terbaik bagi semua pihak. Pemerintah sebagai pemegang saham akhir PGN diharapkan juga bisa membantu memberi solusi.
Baca Juga: Bisnis Gas Pipa ke Pembangkit Bakal Diambil PLN EPI, Begini Komentar PGN
"Di tangan Pemerintah saat ini masih ada kesempatan untuk memasarkan LNG dari Tangguh Train 3, LNG Masela, LNG Kasuari Block, dan Gas Pipa dari Corridor. Tentu perlu dicari term condition yang cocok agar bleeding denda di sisi PGN bisa berkurang meski kerugian tidak mungkin dinolkan," ujar Hadi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI).
Lebih jauh, Hadi mengatakan, langkah PGN mengembangkan bisnis LNG merupakan hal yang tepat dan wajib didukung. Apalagi, pasar LNG di dalam negeri terbuka lebar.
Meski pasar luar negeri tengah tertekan, PGN bisa fokus untuk menggarap pasar dalam negeri dalam rangka mengurangi penggunaan LPG dengan membangun infrastruktur gas yang terintegrasi, masif, dan agresif.
“NKRI sudah sepakat, bahwa transisi energi menuju renewable sampai 2060 adalah gas. Kita punya resources gas yang cukup di Indonesia Timur dan Ujung Barat Aceh. Artinya kebijakan gas sebagai transisi sudah tepat,” pungkas Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
