Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berbagai cara terus dilakukan guna mewujudkan swasmbada gula. Namun, sebagus apapun program yang dibuat jika tidak dijakalahkan sesuai rencana maka akan percuma.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan bahwa ada banyak program yang baik untuk mewujudkan swasembada gula. Tapi semua itu akan percuma jika tidak dikawal dengan baik.
“Jadi program ingin dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Tebu itu sudah ada sejak dahulu,” ungkap Soemitro dalam keterangannya, Sabtu (16/1).
Seperti diketahui, adanya wacana BPDP Tebu ini dibuat agar petani tebu bisa mendapatkan subsidi dari dana yang dikumpulkan dari BPDP Tebu ini. Adapun konsepnya yakni industri (pabrik gula atau PG) yang melakukan impor raw sugar (gula mentah) dipungut dana dari jumlah volume raw sugar yang dilakukannya.
Baca Juga: APTRI: Sumber dana BPDP tebu seharusnya dari importir
Bahkan dengan adanya BPDP Tebu diharapkan bisa menstabilkan harga gula ditingkat petani, dengan begitu petani dan industri bisa maju bersama.
“Sebab kunci dari terwujudnya swasembada itu sebenarnya mudah, yakni meningkatkan produksi petani,” jelas Soemitro.
Namun, menurut Soemitro, seberapa pun bagusnya program tetap harus diawasi agar bisa berjalan sesuai perencanaan dan pelaksanannya pun juga harus diawasi agar tidak menyimpang.
Sementara itu, Maryono, Ketua Kelompok Tani Sido Luhur pun menyambut baik jika terbentuk BPDP Tebu seperti BPDP Kelapa Sawit.
“Tapi kalau bisa dibentuk payung hukumnya sekalian agar yang menjalankannya bisa secara maksimal,” jelas Maryono.
Melalui BPDP Tebu, Maryono berharap, “bisa membenahi komoditas gula dari hulu (budidaya) hingga hilir (industri).”
Baca Juga: AEKI: Pembentukan BPDP untuk komoditas kopi tidak boleh membebani petani
Dari sisi hulu, Maryono mencontohkan, melalui BPDP Tebu bisa bisa untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) seperti pekebun atau petani (tebu). Lalu bisa juga untuk membantu petani dalam melakukan mekanisasi baik saat penanaman ataupun pasca panen.
“Diantaranya, harga pupuk dahulu seharga Rp 72.000 per sak, tapi kini menjadi Rp 85.000 per sak (harga ditingkat petani). Padahal dalam satu hektar lahan tebu dibutuhkan sekitar 20 sak pupuk. Belum lagi harga sewa lahan yang juga mengalami kenaikan,” terang Maryono.
Dari sisi hilir, melalui BPDP Tebu dana tersebut bisa digunakan industri dalam hal ini pabri gula (PG) untuk mensubsidi pembelian tebu petani disaat rendemen sedang rendah.
“Sehingga dalam hal ini petani dan industri sama-sama mendapatkan keuntungandari BPDP Tebu, dengan begitu swasembada gula akan terwujud melalui perbaikan dari hulu hingga hilir,” harap Maryono.
Disisi lain, Maryono mengakui, harus ada sinkronisasi antar Kementerian. Dari Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong agar petani bisa meningkatkan produktivitas, dan itu sudah sesuai.
Lalu, dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatur jadwal kapan harus melakukan impor, dan impor jangan melebihi dari kebutuhan. “Jadi sekalipun mau melakukan impor, jangan dilakukan saat petani sedang panen. Tapi disaat gula sedang langka atau produksi petani sedang rendah,” saran Maryono.
Kemudian, lanjut Maryono, dari Kementerian BUMN berikanlah harga pupuk untuk petani yang terjangkau sesuai kemampuan petani. Hal ini agar biaya produksi petani rendah, sehingga petani bisa berdaya saing.
Artinya swasembada akan diwujudkan jika dilakukan dengan serius. Maka dalam hal ini harus ada perbaikan dari hulu hingga hilir dan masing-masing kemeterian harus ada sinkronisasi.
Baca Juga: Maksimalkan kapasitas, pelaku industri gula konsisten lakukan revitalisasi pabrik
Sementara itu, Kamari, Ketua Kelompok Tani Subur Makmur pun menyambut positif jika memang ada BPDP Tebu terwujud. Hal ini karena dengan adanya BPDP Tebu bisa melakukan subsidi silang antara industri dengan petani.
Memang sudah saatnya komoditas tebu menggunakan pola seperti itu yakni subsidi silang, atau kemitraan, terlebih saat ini biaya pokok produksi cukup tinggi. Contohnya dari mulai sewa lahan, harga pupuk, hingga sewa alat. “Sehingga melalui subsidi silang diharapkan bisa menekan biaya pokok produksi,” harap Kamari.
Diantaranya, Kamari mencontohkan, sewa lahan saat ini rata diantara Rp10 juta sampai Rp 20 juta per hektar. Kemudian sewa alat biasanya hanya Rp 2 juta kini naik menjadi Rp 4 juta. Jadi saat ini dihitung biaya pokok produksi mencapai Rp12.500 per kilogram. Sedangkan harga lelang gula ditingkat petani berada diangka sekitar Rp11.000 – 11.500 per kilogram.
“Artinya biaya pokok produksi masih lebih tinggi dibandingkan harga lelang ditingkat petani,” jelas Kamari.
Maka jika terbentuk BPDP Tebu diharapkan bisa digunakan untuk mensubsidi pembelian gula ditingkat petani. Minimal diatas angka biaya pokok produksi. Intinya jangan sampai pembelian harga lelang ditingkat petani lebih rendah dibandingkan dengan biaya pokok produksi.
“Sehingga kalau harga gula menarik maka petani otomatis akan menanam,” tambah Kamari.
Kemudian, Kamari mengusulkan, setiap PG yang mendapatkan kuota impor raw sugar, diharapkan dapat meneyrap gula ditingkat petani dengan sistem 50:50. “Contoh, jadi kalau bisa jika PG mendapatkan kuota impor raw sugar sebanyak 100 ton, mak seraplah gula petani sebanyak 100 ton juga,” usul Kamari.
Padahal, kata Kamari, sebenarnya keinginan petani tebu tidaklah tinggi. Petani hanya ingin hasil dari petani dibeli lebih tinggi dari biaya pokok produksi. Terlebih komoditas perkebunan termasuk perkebunan tebu adalah sektor yang padat karya dari mulai tanam hingga digerakkan menggunakan manusia.
Selanjutnya: Karpet Merah untuk Investor, Seabrek Insentif di Daftar Positif Investasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
