CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.012,04   -6,29   -0.62%
  • EMAS990.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.27%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.09%

Climate Policy Initiative (CPI) kemukakan potensi mendorong bauran EBT di Indonesia


Rabu, 09 Juni 2021 / 21:40 WIB
Climate Policy Initiative (CPI) kemukakan potensi mendorong bauran EBT di Indonesia
ILUSTRASI. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pertamina Geothermal Energy.


Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Climate Policy Initiative dalam laporan terbaru berjudul “Leveraging fiscal stimulus to improve energy transition: Case of South Korea and Indonesia,” menganalisis adanya kesempatan di balik stimulus fiskal COVID-19 dalam menggapai target energi bersih dan transisi energi.

Laporan ini dikembangkan oleh kolaborasi Climate Policy Initiative (CPI) dan Seoul National University (SNU), studi tersebut juga menawarkan intervensi yang dapat sekaligus menangani keberlanjutan pemulihan ekonomi serta mencapai realisasi transisi energi.

Asal tahu saja, Indonesia menargetkan bauran EBT 23% ke dalam produksi energi sebelum 2025, sedangkan Korea Selatan berencana memperbesar porsi sumber produksi listrik dari energi terbarukan sebanyak 20% sebelum 2030.

Associate Director di CPI Tiza Mafira mengungkapkan l aporan teranyar CPI ini merupakan perpanjangan dari studi CPI yang bertujuan untuk mengukur kontribusi pemulihan ekonomi di kelima ekonomi terbesar di Asia terhadap target iklim di masing-masing negara tersebut.

Baca Juga: Realisasi penggunaan energi surya di Bali masih rendah dari potensinya

Adapun, hasil studi menemukan kemiripan antara dampak Covid-19 terhadap sektor energi di Indonesia dan Korea Selatan.

Kesamaan dampak yang dirasakan kedua negara yakni penurunan konsumsi listrik di sektor industri dan komersial, serta kenaikan permintaan listrik sektor rumah tangga sebagai dampak dari protokol pencegahan Covid-19.

"Meskipun begitu, konsumsi energi di sektor industri dan komersial diproyeksikan untuk kembali seperti biasanya sampai pandemi dapat tertangani dengan baik di kedua negara," kata Tiza dikutip dari keterangan resmi, Rabu (9/6).

Tiza melanjutkan, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki respon penanganan COVID-19 yang mirip dari sisi penanganan darurat kesehatan serta menunjang masyarakat dan bisnis yang rentan.

Namun, Korea Selatan berhasil memanfaatkan peluang tersebut untuk lebih dari penanganan darurat kesehatan, tetapi juga memanfaatkan momentum rehabilitasi ekonomi dalam memperbaiki iklim dan lingkungan melalui Green New Deal (GND).

Sebaliknya, stimulus fiskal Indonesia atau Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai belum mempertegas tujuannya dalam bidang perbaikan lingkungan.

Baca Juga: Banyak kendala, realisasi investasi sektor minerba baru capai 23,36% dari target

Anggaran penunjang transisi energi dari program PEN di Indonesia hanya berjumlah 0,9%. Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) telah menggarisbawahi pentingnya energi bersih bagi ekonomi secara jangka pendek maupun jangka panjang serta pembentukan lapangan kerja yang lebih baik dari energi konvensional dengan mengeluarkan rekomendasi ‘Build Forward Better’.

"Namun, implementasi tersebut belum terealisasi dalam stimulus fiskal yang ada”, jelas Tiza.

Menurutnya,  sama halnya dengan GND di Korea, Indonesia membutuhkan stimulus fiskal yang mendukung transisi energi sembari memotori pemulihan ekonomi jangka pendek.

Para penulis dari laporan juga mengakui bahwa GND di Korea Selatan dan PEN di Indonesia dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi sektor lingkungan dan iklim. Namun, beberapa hambatan struktural dan kebijakan yang cenderung bersifat jangka pendek menghambat keberlangsungan jangka panjang.

Global Managing Director CPI Barbara Buchner menegaskan perlunya memanfaatkan keuangan publik dengan bijak.

"Hal ini semakin penting setelah adanya pandemi COVID-19 bahwa keuangan publik memiliki peran penting, tetapi sumber daya yang terbatas harus dialokasikan untuk dampak yang katalistik. Untuk memastikan pengeluaran publik yang efisien dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, stimulus fiskal perlu mencakup target, linimasa, jalur sektoral, dan rencana yang spesifik dalam mengurangi emisi dan menstimuliasi pemulihan ekonomi," kata Barbara.

Baca Juga: PLN siap pasok listrik ke smelter di Sulawesi, termasuk ke smelter Morowali dan Vale?

Studi tersebut pun memberikan tiga rekomendasi untuk memastikan stimulus fiskal yang dapat mendukung transisi energi secara konkret dan menjunjung pemulihan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan Korea Selatan.

Para penulis menyorot secara definitif bagi kedua negara untuk melakukan sejumlah hal antara lain; Pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek sembari menangani target-target terkait iklim, keberlanjutan, dan inklusi ekonomi secara jangka panjang;

Kedua, memastikan pengeluaran publik yang diterapkan secara efisien untuk mencapai tujuan keberlanjutan secara jangka panjang; dan Ketiga, menciptakan iklim investasi swasta yang menarik bagi proyek transisi hijau, sambil mengurangi tekanan pada pengeluaran publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Data Analysis with Excel Pivot Table Supply Chain Management on Distribution Planning (SCMDP)

[X]
×