/2026/04/23/1766476468.jpg "Industri Manufaktur Masih Ekspansif, Tapi Mulai Injak Rem")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi industri manufaktur Indonesia menunjukkan perkembangan yang berbeda antara perusahaan besar-menengah dan industri kecil-menengah.
Hal ini tercermin dari perbedaan hasil Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia dari S&P Global.
IKBM BPS pada kuartal II 2026 tercatat 52,31 atau masih berada di zona ekspansi. Namun, PMI manufaktur Indonesia dari S&P Global kembali turun ke level kontraksi pada Agustus 2026, yakni 49,8 dari 50,2 pada Juli 2026.
Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Danang Girindrawardana menilai perbedaan hasil kedua indikator tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan. Menurutnya, perbedaan hasil dapat terjadi karena terdapat perbedaan karakteristik perusahaan dan metode survei yang digunakan.
"Menurut saya, dua indikator utama dari riset IKBM BPS dan S&P Global itu berbeda, meskipun dua-duanya bisa benar. Kalau pakai data IKBM BPS bisa naik di level 52,31 sementara PMI S&P Global 49,8," kata Danang kepada Kontan, Selasa (1/9/2026).
Baca Juga: PMI Manufaktur Turun, Kemenperin Andalkan IEU-CEPA
Ia menjelaskan, salah satu perbedaan terletak pada cakupan perusahaan yang menjadi target survei. IKBM BPS menyasar perusahaan industri besar dan sedang, sedangkan survei S&P Global mencakup perusahaan yang lebih kecil, usaha kecil dan menengah (UKM), serta perusahaan yang berorientasi ekspor.
Selain itu, indikator yang digunakan dalam kedua survei juga berbeda. IKBM antara lain mencermati produksi, pesanan, stok, dan tenaga kerja. Sementara PMI menggunakan pendekatan berbasis permintaan pesanan dan sentimen pelaku usaha terhadap kondisi bisnis.
Dengan perbedaan tersebut, Danang melihat hasil kedua survei justru memberikan gambaran mengenai kondisi manufaktur Indonesia yang saat ini bergerak dalam dua kecepatan.
"Kesimpulan saya, dari riset IKBM BPS itu menunjukkan bahwa industri menengah besar masih ekspansi meskipun pelan. Pabrik masih jalan, permintaan konsumen masih ada," ujarnya.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada bisnis skala kecil dan menengah. Kelompok usaha tersebut mulai mengalami pelemahan permintaan dan penurunan pesanan, terutama yang berorientasi ekspor.
Di pasar domestik, industri kecil dan menengah juga menghadapi tekanan karena harus bersaing dengan produk impor berupa barang jadi.
"Manufaktur Indonesia saat ini mengalami dua kecepatan yang berbeda. Industri besar bisa jadi yang terkait hilirisasi, infrastruktur, dan konsumsi domestik masih ekspansif, namun industri kecil menengah yang bergantung ekspor termasuk IKM UKM masuk fase pelambatan," jelas Danang.
Baca Juga: INDEF: PMI Manufaktur Kontraksi, Pemulihan Industri Masih Rapuh
Perbedaan kondisi tersebut juga tercermin dari komponen ketenagakerjaan. Meski produksi dan pesanan dalam IKBM masih berada di zona ekspansi, komponen tenaga kerja justru masih berada di bawah level 50.
Danang menilai kondisi tersebut menunjukkan perusahaan manufaktur mulai berhati-hati dalam menambah tenaga kerja. Perusahaan besar, menurutnya, tetap mampu meningkatkan produksi dan pesanan tanpa diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan.
Hal tersebut terjadi seiring transformasi proses produksi menuju otomatisasi dan penggunaan teknologi, terutama pada industri yang sedang bergerak dalam proses hilirisasi.
"Banyak perusahaan besar menikmati kenaikan produksi dan pesanan, tetapi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Artinya berbagai perusahaan besar mampu bertransformasi menuju otomatisasi menggantikan sebanyak mungkin tenaga kerja dengan robotik," katanya.
Menurut Danang, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan menghadapi ketidakpastian permintaan. Ketika prospek permintaan dinilai belum berkelanjutan, perusahaan cenderung mengutamakan inovasi, eksploitasi dan efisiensi sumber daya internal.
Sementara itu, bagi industri kecil dan menengah, ketidakpastian order menjadi tekanan tersendiri. PMI manufaktur Agustus yang kembali berada di bawah level 50 dinilai mencerminkan sentimen negatif pelaku usaha dalam kelompok tersebut.
"Kalau perusahaan kecil menengah mengalami kerentanan, kekhawatiran order yang semakin tidak pasti, angka PMI Agustus 49,8 menunjukkan pesimisme atau sentimen negatif, sehingga mereka dalam kelompok ini jauh lebih berhati-hati untuk merekrut karyawan baru karena rasa ketidakpastian bisnis di masa depan," ujarnya.
Dengan demikian, meski IKBM dan PMI memberikan sinyal yang berbeda mengenai aktivitas manufaktur, Danang melihat keduanya memiliki kesamaan dalam hal kehati-hatian perusahaan terhadap penambahan tenaga kerja.
"Jadi, baik industri menengah besar dan industri kecil menengah, dalam kedua jenis riset IKBM BPS ataupun S&P Global itu meskipun satunya ekspansi dan satunya kontraksi, kedua-duanya tetap melakukan strategi injak rem untuk rekrut tenaga kerja baru," tegasnya.
Memasuki semester II 2026, Danang memperkirakan industri manufaktur masih berpotensi mengalami perlambatan apabila pemerintah tidak mampu memperkuat ekspor sekaligus melindungi pasar domestik dari tekanan produk impor.
Baca Juga: Indeks Manufaktur Tertekan, Industri Masih Hadapi Beban Biaya
"Proyeksi saya, nanti di semester dua 2026 saya rasa masih akan melambat jika kita tidak berhasil memperkuat angka ekspor dan melindungi pasar domestik dari serbuan barang impor," kata Danang.
Menurutnya, kondisi tersebut pada akhirnya menjadi tantangan kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu menerjemahkan berbagai indikator manufaktur menjadi kebijakan yang lebih konkret dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.
"Ini sepenuhnya adalah pertaruhan kebijakan publik oleh pemerintah. Apakah para pejabat pemerintah bisa memahami angka-angka itu dalam bentuk analisa praktis di sektor manufaktur sehingga bisa menyusun kebijakan yang pro bisnis yang berimbang di berbagai sektor," ujarnya.
Danang memperkirakan sejumlah sektor menjadi yang paling rentan mengalami perlambatan. Pertama adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki.
Menurutnya, sektor tersebut masih menghadapi tantangan karena belum terdapat cukup upaya protektif di pasar domestik untuk menghadapi masuknya produk impor berupa barang jadi.
Baca Juga: Industri Alas Kaki Tertekan Ketidakpastian Permintaan
Kedua, industri makanan dan minuman skala kecil dan menengah berpotensi mengalami perlambatan akibat daya beli kelas menengah yang mulai tertahan. Kondisi tersebut diperberat oleh kenaikan biaya bahan baku dan utilitas produksi, termasuk energi, gas, dan logistik.
Ketiga, industri komponen elektronik, bahan bangunan, serta peralatan rumah tangga juga dinilai rentan tertekan. Danang menilai sektor-sektor tersebut menghadapi persoalan akibat lemahnya birokrasi dalam kontrol kebijakan dan pengawasan impor.
Untuk mengantisipasi perlambatan, Danang mendorong pemerintah segera memberikan stimulus bagi industri padat karya. Stimulus tersebut, menurutnya, dapat diarahkan pada kebijakan yang sesuai dengan tren industri global.
"Saran saya pada strategi kebijakan pemerintah, adalah perlu untuk segera luncurkan stimulus pada industri padat karya, dalam bentuk yang sesuai dengan kecenderungan tren dunia, misalnya insentif energi dan energi terbarukan, pengetatan impor barang jadi, dan serapan produk padat karya oleh pengadaan belanja pemerintah," tuturnya.
Menurut Danang, kombinasi kebijakan tersebut dapat membantu memperkuat industri padat karya sekaligus mendorong pertumbuhan rantai pasok ke sektor industri lainnya. Pada akhirnya, penguatan tersebut diharapkan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian, termasuk menopang kelompok kelas menengah.
Baca Juga: Menakar Daya Saing Industri Manufaktur Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
