Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno menegaskan kebijakan penerapan harga patokan batu bara atau Harga Batubara Acuan (HBA) dalam transaksi ekspor tetap berjalan sesuai jadwal, meski sempat beredar kabar ada penolakan dari importir China.
"Kami melakukan ini dengar pendapat [dengan pelaku usaha]. Jadi kami mendengarkan mereka, terus pendapatnya mereka dan lain sebagainya. Tadi jam 9 pagi. Itu semua sudah kita tampung dan semua sudah terjawab," kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/3).
Ia juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa penerapan kebijakan ini akan ditunda selama tiga bulan. Terkait resistensi dari beberapa pembeli (buyers) maupun pelaku usaha terhadap kebijakan ini, Tri memastikan pemerintah telah melakukan sosialisasi dan dialog dengan pemangku kepentingan.
Baca Juga: Beda Nasib Nikel dan Batubara dalam Penetapan HBA dan HMA Sebagai Patokan Harga
Mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan transaksi ekspor dengan harga HBA, Tri menegaskan sanksinya berupa kewajiban membayar pajak sesuai dengan harga acuan tersebut.
Sebelumnya, laporan Bloomberg pada Sabtu (28/2) mengungkap bahwa Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batubara China melaporkan beberapa perusahaan di Negeri Tirai Bambu tersebut mungkin akan berusaha membatalkan atau merundingkan ulang kontrak jangka panjang dengan Indonesia akibat penetapan HBA yang dinilai lebih tinggi dibanding harga pasar.
Baca Juga: Diprotes Importir China, Kebijakan Ekspor Batubara Wajib Pakai HBA Tetap Jalan
Selama ini China merupakan salah satu pasar utama bagi ekspor batubara Indonesia. Namun, dengan diberlakukannya HBA sebagai acuan harga, beberapa perusahaan China dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk mengurangi impor dari Indonesia atau mencari alternatif pemasok.
Kebijakan HBA sendiri diberlakukan pemerintah sebagai upaya menciptakan transparansi dan stabilitas harga dalam perdagangan batubara, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
