Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta restu kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia Tbk sebesar Rp 7,5 triliun.
Adapun tambahan PMN tersebut akan dialokasikan melalui cadangan pembiayaan investasi yang ditetapkan sebesar Rp 21,48 triliun dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2022.
"Kami hari ini mengusulkan Garuda Indonesia untuk mendapatkan dari cadangan pembiayaan PMN sebesar Rp 7,5 triliun. Ini yang belum dilakukan pendalaman," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9).
Baca Juga: Sri Mulyani Minta Restu DPR untuk Tambah PMN ke Garuda Indonesia Rp 7,5 Triliun
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan bahwa dana PMN yang sebesar Rp 7,5 triliun tersebut tidak digunakan dalam membiayai utang. Nantinya suntikan PMN tersebut akan digunakan untuk biaya perawatan dan perbaikan pesawat.
"Yang paling mau ditegaskan dari pembagian uang Rp 7,5 triliun itu, enggak ada satu sen pun untuk membayar utang," ujar Irfan saat ditemui awak media di Gedung Parlemen usai rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan, Kamis (22/9).
Irfan menambahkan, perbaikan pesawat tersebut perlu dilakukan untuk sejumlah pesawat yang mengalami kerusakan mesin. Belum lagi selama pandemi Covid-19 pemasukan juga mengalami penurunan dikarenakan banyak pesawat yang dikurangi pengoperasiannya.
Baca Juga: Kabar Baik, Harga Tiket Pesawat Mengalami Penurunan 15%
Adapun saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan 38 pesawat dan akan berencana terus bertambah hingga menjadi 66 pesawat di tahun ini.
"Waktu pandemi, mulai enggak ada income, berkurang habis, mulailah sewa pesawat tidak dibayar, maintenance tidak dibayar, atau bahkan tidak dimaintenance. Jadi pesawatnya kita masukin di hanggar. Tapi bukan berarti yang sudah kita terbangin enggak dimaintenance ya. Ini soalnya business safety," katanya.
Baca Juga: Erick Thohir: Garuda Indonesia Bergerak Lebih Sehat
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban juga mengatakan bahwa penggunaan PMN tersebut akan digunakan untuk maintenance, restorasi dan pemenuhan maintenance reseirve dengan proporsi penggunaan PMN sebesar 60% atau Rp 4,5 triliun.
Selain itu juga, untuk modal kerja seperti bahan bakar, biaya sewa, dan biaya restrukturisasi dengan proporsi penggunaan 40% atau sebesar Rp 3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
