Ekspor Alas Kaki RI Tembus US$ 8 Miliar, Tapi Masih Jauh Tertinggal dari Vietnam

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri alas kaki Indonesia masih memiliki ruang besar untuk berkembang di pasar global. Namun, daya saing industri nasional dinilai masih tertinggal dibandingkan negara produsen lain, terutama Vietnam.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Antonius Joenoes Supit mengatakan, ekspor alas kaki Indonesia memang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pertumbuhan tersebut belum mampu mengimbangi perkembangan negara pesaing.

"Kalau kita bicara alas kaki, ekspor kita dari tahun ke tahun naik. Cuma dibandingkan dengan turnover ekspor dunia, persentase kita masih kecil," ujar Antonius kepada Kontan, Senin (17/8/2026).

Baca Juga: Insentif Motor Listrik Rp 5 Juta Masih Tunggu PMK, Kemenperin Siap Terapkan

Ia mencontohkan, ketika ekspor alas kaki Indonesia baru mencapai sekitar US$ 2 miliar per tahun, Vietnam masih berada di kisaran US$ 400 juta. Namun, kini ekspor alas kaki Vietnam telah mencapai sekitar US$ 26 miliar, sedangkan Indonesia berada di kisaran US$ 8 miliar.

Menurut Antonius, perkembangan industri alas kaki secara global memang berpindah dari satu negara ke negara lain seiring perubahan struktur biaya dan perkembangan ekonomi. Industri yang sebelumnya berkembang di Jepang kemudian bergeser ke Korea Selatan dan Taiwan, sebelum berkembang di China, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Saat ini, Indonesia dan Vietnam menjadi dua negara yang memiliki posisi kuat dalam industri alas kaki, sementara China masih menjadi salah satu pemain utama. Namun, Indonesia perlu mewaspadai India yang berpotensi menjadi pesaing baru jika pengembangan industri nasional tidak diperhatikan.

"Potensi yang nantinya bisa mengambil peranan kita itu adalah India kalau kita tidak memperhatikan," katanya.

Antonius menilai industri alas kaki juga tidak tepat jika dikategorikan sebagai sunset industry. Sebab, kebutuhan terhadap alas kaki akan terus ada selama manusia masih menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain itu, industri alas kaki memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut Antonius, Indonesia masih membutuhkan industri padat karya karena sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjaga keberlangsungan industri manufaktur padat karya melalui iklim investasi yang kondusif. "Yang paling penting adalah iklim investasi yang harus dijaga," tegasnya.

Baca Juga: Insentif Kendaraan Listrik Dilanjutkan, Pasar EV Dinilai Bakal Makin Ngebut

Ia menjelaskan, menjaga iklim investasi tidak hanya berkaitan dengan industri alas kaki, tetapi juga menyangkut konsistensi kebijakan secara keseluruhan. Hal ini penting mengingat industri alas kaki dan garmen memiliki struktur biaya yang cukup bergantung pada tenaga kerja.

Porsi biaya tenaga kerja pada industri alas kaki dan garmen, kata Antonius, dapat mencapai sekitar 25%-30% dari biaya produksi.

Menurut dia, kebutuhan terhadap industri padat karya masih tinggi karena Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Karena itu, kebijakan pemerintah seharusnya tidak justru mempersempit ruang ekspansi industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Di sisi lain, peluang pasar global juga masih sangat besar. Antonius mencontohkan, nilai perdagangan garmen dunia telah mencapai lebih dari US$ 1 triliun. Namun, ekspor garmen Indonesia baru sekitar US$ 13 miliar.

"Bandingkan Kamboja kita masih kalah, Kamboja aja US$ 17 miliar. Apa lagi Vietnam US$ 48 miliar," ujarnya.

Untuk memperkuat daya saing industri, Antonius meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten. Salah satu yang perlu dibenahi adalah proses analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan perizinan.

Menurut dia, penyederhanaan dan kepastian proses perizinan tetap harus dilakukan tanpa mengorbankan aspek lingkungan. Kepastian tersebut penting bagi investor dalam menentukan ekspansi usaha di Indonesia.

Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan juga menjadi faktor krusial bagi industri padat karya. Antonius berharap penyusunan regulasi ketenagakerjaan dapat mempertimbangkan kepentingan pengusaha sekaligus pencari kerja.

Ia mengingatkan, persoalan ketenagakerjaan tidak semata-mata menyangkut hubungan antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang dibuat tidak mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.

Antonius menyoroti besarnya jumlah pekerja paruh waktu dan pekerja informal di Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan terhadap penciptaan lapangan kerja formal yang memberikan kepastian pendapatan dan perlindungan bagi pekerja.

Baca Juga: Pasar Mobil Bekas Masih Lesu Meski Penjualan Mobil Baru Naik

Karena itu, ia mendorong agar kebijakan ketenagakerjaan tidak menjadi kontraproduktif bagi penciptaan lapangan kerja. "Jangan membuat undang-undang yang menutup peluang orang yang ingin bekerja tidak mendapat kesempatan," pungkas Antonius. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News