Reporter: Muhammad Yazid, Pratama Guitarra | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong PT Antam Tbk segera mengambil saham divestasi 10,64% saham PT Freeport Indonesia yang bakal ditawarkan periode Januari-Oktober 2015 ini. Saat ini pemerintah baru memiliki 9,36% saham Freeport. Dengan adanya divestasi itu, saham pemerintah bisa genap 20% di tahun ini.
Adapun sisanya 10% saham divestasi Freeport itu kembali akan dibeli pemerintah pada tahun 2016 mendatang. Perlu diketahui, pemerintah dan Freeport sudah menyepakati total divestasi saham 30% dan poin tersebut masuk dalam enam poin renegosiasi yang kini masih dibahas.
Adapun yang sudah disepakati adalah, penciutan luas wilayah, kenaikan royalti, pembangunan smelter, divestasi saham, dan lokal konten. Sementara untuk perpanjangan kontrak hingga 2031 masih dibahas.
Menteri ESDM Sudirman Said bilang, dirinya bakal berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkompeten di bidang tambang emas agar BUMN itu bisa mengambil jatah pemerintah itu. "Perusahaan BUMN itu yang masuk akal, contohnya Antam. Pemerintah tahun ini akan ambil 10,64% saham jadi totalnya 20%, itu bagus," jelas dia.
Sudirman menyatakan, harga saham yang nantinya akan dilepas oleh Freeport, bakal dievaluasi oleh pemerintah. "Namanya negosiasi, pastinya Pemerintah akan meminta benefit yang lebih tinggi," kata dia usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (26/1).
Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 27/ 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham. Pasal 13 menyebut, harga divestasi ditawarkan ke peserta Indonesia ditetapkan berdasarkan biaya penggantian (replacement cost) atas investasi yang sudah dikeluarkan.
Bila dihitung dari tahun beroperasi sejak 1967-2012, Freeport sudah menggelontorkan dana investasi sebesar US$ 8,6 miliar. Merujuk aturan itu, jika ingin membeli 20,64%, pemerintah harus menyiapkan dana sebesar US$ 1,78 miliar.
Sementara itu, Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, pemerintah telah menyetujui rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) Freeport di tahun ini. "Total rencana produksi mereka 2 juta ton, sedangkan untuk kuota ekspor dalam enam bulan ke depan 580.000 ton," kata dia.
Meski sudah diberikan kuota ekspor, proses renegosiasi belum tuntas, sebab pemerintah menginginkan poin tambahan, yakni pembangunan smelter di Papua, menaruh wakil pemerintah di direksi Freeport, dan membenahi sistem keamanan operasi tambang agar kecelakaan kerja tak terulang lagi. Poin keamanan diminta lantaran, sering kecelakaan di Freeport. "Ada lagi kecelakaan pada Sabtu (24/1) di Freeport, satu orang tewas," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
