Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ini gas bumi digadang-gadang menjadi energi yang akan menjembatani program transisi energi di Indonesia. Adapun pemanfaatan gas tentu harus didukung dengan infrastruktur yang mumpuni agar bisa terdistribusi dengan merata. Namun karena Indonesia merupakan negara kepulauan, pengembangan infrastruktur gas baik itu pipa dan non pipa masih menghadapi banyak tantangan.
Chairman Indonesia Gas Society, Aris Mulay Azof menjelaskan kondisi geografis Indonesia berdampak pada terbatasnya infrastruktur jaringan gas, terkhusus investasi infrastruktur non-pipa yang memerlukan investasi lebih besar dan risiko lebih besar, dibandingkan infrastruktur pipa gas.
“Masalah geografis merupakan hal yang sangat penting di Indonesia khususnya (untuk menghitung) belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk pengembangan infrastruktur gas,” jelasnya dalam acara Detalks bertajuk “Mobilisasi Pemanfaatan Gas Sebagai Energi Transisi”, Selasa (27/9).
Baca Juga: Gas akan Diandalkan Sebagai Tulang Punggung Transisi Energi
Aris mencontohkan, melansir master plan milik Pertamina Grup, perusahaan migas pelat merah tersebut mengalokasikan US$ 1,2 miliar setiap tahun untuk membangun infrastruktur di Indonesia.
Selain belanja modal, faktor geografis juga menentukan jenis pengembangan infrastruktur gas yang diperlukan, semisal di Indonesia bagian barat lebih cocok dikembangkan infrastruktur pipa gas sedangkan di Indonesia Timur dibangun infrastruktur non-pipa.
Aris memaparkan, di Indonesia bagian Barat sedang dikembangkan jaringan pipa gas cukup panjang. Namun, jaringan gas di Jawa masih terputus antara Cirebon Semarang sehingga saat ini sedang dibangun pipa gas CISEM tahap I untuk ruas Semarang-Batang. Kemudian proyek pipa gas ini akan berlanjut ke Batang-Kendal hingga ke Cirebon.
Sedangkan di Indonesia bagian timur diakui Aris lebih banyak dikembangkan infrastruktur non pipa seperti mini LNG, regasifikasi, dan infrastruktur lainnya.
Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini ialah ketersediaan infrastruktur gas yang belum merata, hanya masih terbatas pada daerah yang permintaannya lebih tinggi dan dekat dengan titik supply. Maka itu dibutuhkan dukungan penyediaan gas bumi yang efisien dan pengelolaan yang terintegrasi untuk memenuhi aspek pasokan dan permintaan pasar.
Aris menambahkan, saat ini penambahan infrastruktur gas masih sangat minim, kalau dilihat dalam program 2010-2017 penambahan infrastruktur gas di sektor hilir hanya sebesar 2.700 kilometer, sedangkan di open access bertambah 863 km, dan kepentingan sendiri 33 km. Sedangkan di dedicated hulu justru mengalami penurunan karena beberapa operasi di hulu berkurang.
Baca Juga: Harga Gas Alam Kembali Naik, Ini Penyebabnya
Menurutnya ada sejumlah langkah pengembangan pemanfaatan gas dari sisi hilir ialah dengan mengakselarasi pembangunan infrastruktur dan pembukaan wilayah baru untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi. Selain itu, dibutuhkan juga skema pembangunan infrastruktur dan kebijakan harga gas bumi yang tepat.
“Tentu diperlukan jaminan keekonomian dalam pengembangan infrastruktur dan kepastian hukum,” terangnya.
Di sisi lain, pemanfaatan gas sebagai energi transisi khususnya di sektor hulu juga mengalami tantangan yang berat dengan menurunnya produksi gas secara natural sehingga diperlukan dorongan untuk investasi.
Namun, investasi di sektor hulu punya risiko lebih tinggi dibandingkan di hilirnya karena sumber daya gas ini berada di remote area dan tidak meratanya permintaan antar wilayah karena tersentralisasi di industri wilayah Jawa dan Sumatera.
Adapun dari sisi regulasi, kurang menariknya skema pengembangan infrastruktur bagi investor dan regulasi yang belum mencakup kebutuhan seluruh sektor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
