Reporter: Rr Dian Kusumo Hapsari | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pudjo Nugroho mengklaim, pihak pemerintah daerah tidak pernah diajak berdiskusi terkait pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium.
"Inalum itu kan adanya di Sumatera Utara. Tapi, kenapa Pemda Sumut enggak diajak bicara. Makanya kami minta pemerintah untuk memperhatikan ‘anaknya’," tutur Gatot saat ditemui di gedung DPR Selasa malam (22/10).
Sesuai rencana, kepemilikan Inalum akan beralih tangan ke pemerintah Indonesia dari tangan investor Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 1 November 2013.
Namun, 100% kepemilikan Inalum bisa menjadi milik pemerintah Indonesia, jika tawaran nilai buku yang diajukan pemerintah disetujui oleh NAA.
Pemerintah Indonesia mematok harga sebesar US$ 558 juta sebagai nilai buku Inalum. Angka tersebut bertambah US$ 134 juta dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sebesar US$ 424 juta. Sementara penilaian dari pihak NAA, nilai buku PT Inalum mencapai US$ 626 juta.
Karena itu, hingga saat ini, nilai buku Inalum belum disepakati oleh kedua belah pihak. Rencananya, Pemerintah akan melakukan negosiasi akhir dengan NAA pada 25 Oktober mendatang.
Jika nilai buku Inalum telah ditetapkan, menurut Gatot, Pemerintah Daerah pun siap untuk membantu pendanaan terkait pengambilalihan Inalum.
"Uang pemerintah daerah memang tidak sebanyak itu. Tetapi, untuk pengambilalihan Inalum, kita bisa pinjam dan bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya," jelas Gatot.
Gatot mengatakan, untuk membantu pendanaan Inalum, kemungkinan pihaknya akan melakukan kerja sama dengan Toba Sejahtera dan Apemindo (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia).
Menurut Gatot, jika kepemilikan Inalum berhasil digenggam pemerintah Indonesia, maka krisis listrik yang terjadi di Wilayah Sumatera bisa teratasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
