/2024/11/27/1254836343.jpg "Harga Bahan Baku Melejit, Industri Petrokimia Terancam")
Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri petrokimia Tanah Air turut terdampak gangguan pasokan gas bumi yang menekan utilisasi alias pemanfaatan kapasitas produksi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, tingkat utilisasi petrokimia nasional saat ini tak mencapai target di kisaran 70% hingga 80%. Padahal, momentum Ramadan-Idulfitri umumnya dapat mengerek produktivitas industri lantaran meningkatnya kebutuhan.
"Karena kalau menghadapi puasa dan Lebaran itu, (utilisasi) kita harusnya bisa di atas mendekati 90%," katanya saat dihubungi Kontan, Kamis (26/3/2026).
Baca Juga: Operasional Whoosh Tetap Berjalan Lancar Meski Pemerintah Terapkan WFH Satu Hari
Pasalnya, selain gangguan pasokan gas, konflik Timur Tengah juga menjadi sentimen pemberat industri. Ketidakpastian geopolitik saat ini mengakibatkan lonjakan harga bahan baku primer petrokimia.
Sebelum konflik Timur Tengah, Fajar bilang, harga bahan baku primer berada di level US$ 1.000-US$ 1.100 per ton. Namun, saat ini harga rata-rata sudah menyentuh US$ 1.700-1.800 per ton.
Ia menambahkan, gas juga menjadi salah satu komponen biaya produksi yang cukup besar. Ketika tak diputuskan penambahan alokasi gas industri dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), lanjut dia, pelaku usaha pun mencari alternatif sumber energi dengan biaya lebih mahal.
Lebih lanjut, Inaplas mengkhawatirkan jika permintaan melonjak, terdapat risiko terjadinya panic buying terhadap produk-produk petrokimia yang dapat menguntungkan bagi produk-produk impor.
"Karena kalau ada panic buying nanti yang diuntungkan adalah produk impor, di mana produk impor ini sekarang mayoritas dari China, sehingga nanti kita merebut pasarnya lagi agak susah," tuturnya.
Baca Juga: Sanksi Dicabut, Anak Usaha United Tractors (UNTR) Kembali Garap Tambang Emas Martabe
Maka saat ini, lanjutnya, para pelaku usaha berupaya semaksimal mungkin untuk memproduksi sesuai kapasitas dengan volume dan pasokan yang ada.
Inaplas berharap, pemerintah dapat mengatur dan meninjau agar arus impor tidak membanjiri pasar.
"Selanjutnya, pemerintah diharapkan untuk mengimbau masyarakat, memberi ketenangan agar masyarakat mengonsumsi sesuai kebutuhan saja, jangan sampai ada spekulasi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
