Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Himpunan Pengusaha Swasta (Hiswana Migas) menolak adanya pemberlakuan yang berbeda terhadap SPBU.
Menurut Ketua Umum Hiswana Migas, Erry Purnomo Hadi, kebijakan pemerintah untuk meniadakan penjualan premium dan solar di kawasan SPBU elite harus dikaji ulang lagi. "Itu namanya diskriminasi SPBU, ada yang boleh jual premium ada yang boleh tidak; padahal pengusaha mau membuka SPBU karena adanya premium itu," kata Erry Purnomo Hadi kepada KONTAN, Senin (19/7).
Erry menegaskan, bila kriteria tersebut diterapkan, definisinya harus diperjelas terlebih dahulu. Misalnya, apa itu SPBU kota dan apa itu SPBU pinggiran. "Misalnya Pondok Indah apakah itu kota, atau Cinere apakah itu kota," kata Erry.
Dengan adanya diskriminasi tersebut, maka akan terjadi penumpukan pembelian di wilayah yang menjual premium. Ia mencontohkan, SPBU Pondok Indah termasuk SPBU elite sehingga tidak menyediakan premium. Yang pasti, masyarakat akan lebih untuk memilih melakukan pengisian bensin di SPBU Radio Dalam yang notabene adalah SPBU pinggiran.
"Sebetulnya susah membedakan itu elite atau tidak. Bagaimana dengan Ggatot Subroto, kawasan elite bagaimana itu. Sebaiknya jangan SPBU-nya yang dibatasi, tetapi pembelinya. Soalnya, SPBU itu hanya alat," kata Erry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
