Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Handoyo .
Menurut Anis, skema bridging ekuitas yang akan diusulkan akan tergantung pada persetujuan MoF. Sebelum PMN cair akan dilakukan pinjaman bridging ekuitas kepada lembaga keuangan dimana nilainya sebesar gap antara biaya atas target pembangunan dengan ketersediaan tambahan PMN.
"Sumber pengembalian pinjaman bukan dari ruas jalan tol yang bersangkutan, tetapi dari PMN atau ekuitas lainnya. Dengan terpenuhinya porsi ekuitas tersebut, maka porsi loan proyek bisa diusahakan." jelas Anis.
Sedangkan CPF akan dilakukan apabila porsi ekuitas belum terpenuhi tetapi konstruksi jalan tol harus dimulai. Anis bilang, hal ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan penjaminan pinjaman kepada lembaga keuangan.
Di samping itu, HK juga akan melakukan sekuritisasi atau menetisasi dari pendapatan jalan tol yang telah beroperasi guna menambah ekuitas. Langkah seperti sudah pernah dilakukan perusahaan sebelumnya di tol JORR S. Sekuritisasi yang sedang diproses HK saat ini adalah Tol Akses Tanjung Priok.
Seperti diketahui, HK telah mendapatkan penugasan untuk menggarap 10 ruas prioritas jalan tol Trans Sumatra sepanjang 1.450 kilometer (km). Nilai investasinya tak tanggung-tangung, yakni mencapai Rp 250,5 triliun. Untuk membiayai proyek itu, perusahaan pelat merah ini membutuhkan ekuitas Rp 170,3 triliun dan pinjaman Rp 80,19 triliun.
Sementara, sejak menerima amanah menggarap jalan tol Trans Sumatra, HK hanya mendapatkan tambahan ekuitas antara lain dari penyertaan modal negara (PMN) tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 5,6 triliun, subsidi silang dari jalan tol Trans Jawa Rp 8 triliun dan sekuritisasi aset jalan tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) sebesar Rp 6,5 triliun.
Hingga akhir 2018, HK menargetkan mengoperasikan 153,2 km lagi jalan tol yang terdiri dari ruas Medan-Binjai Gate Helvetia-Gate Marelan (2,7 km), Palembang-Indralaya (15 km), Bakauheni-Terbanggi Besar (126,01 km) serta Pekanbaru-Dumai sepanjang 9,5 km.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
