/2026/08/09/1351136165.jpg "Industri Baterai Butuh Kepastian Regulasi, Listrik Jadi Penopang Industrialisasi")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri menilai kepastian dan konsistensi kebijakan menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pengembangan industri baterai domestik.
Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat industrialisasi yang membutuhkan dukungan energi dan jaringan listrik yang andal.
Vice Chairman ID Battery sekaligus Direktur Pemasaran PT Internasional Chemical Industry (ABC) Hermawan Wijaya mengatakan, pembangunan industri baterai membutuhkan investasi besar dan waktu yang panjang. Karena itu, pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa kebijakan yang menjadi dasar investasi tidak berubah terlalu sering.
Baca Juga: Pertamina Beberkan Tantangan Pengembangan E20, Pasokan Bioetanol Masih Terbatas
“Dari teman-teman swasta yang diharapkan adalah komitmen itu saja. Komitmen untuk terus-menerus, jangan tiba-tiba berubah lagi, berubah lagi. Itu yang sering kita cemaskan pengusaha,” kata Hermawan dalam acara Indonesia Energy and Engineering 2026 pada Focus Group Discussion bertema Building a Competitive Domestic Battery Industry, Kamis (3/9/2026) di Jakarta.
Menurut Hermawan, kepastian regulasi menjadi semakin penting karena industri baterai nasional harus mengejar ketertinggalan dari pemain global. Pelaku industri domestik, kata dia, tidak bisa terus menunggu hingga perusahaan global memiliki posisi yang semakin kuat.
Karena itu, industri nasional perlu mulai membangun kapasitas dan pengalaman untuk berkompetisi, meskipun kemampuan industri domestik masih dalam tahap pengembangan.
“Kalau Indonesia saat ini sangat sulit sekali kalau kita tidak masuk. Kompetitor kita sudah terlalu besar di luar negeri. Jadi kalau kita menunggu lagi mereka makin besar,” ujarnya.
Hermawan mengatakan ABC memilih strategi kolaborasi dengan pemain besar untuk masuk ke industri baterai kendaraan listrik. Intercalin, yang merupakan bagian dari strategi tersebut, menyiapkan kapasitas awal sekitar 2,5 gigawatt hour (GWh) hingga 3 GWh dan berencana meningkatkan kapasitas produksi pada tahap berikutnya.
Dia menilai bertambahnya pemain baterai di dalam negeri akan memberikan efek berganda bagi perekonomian. Selain menciptakan lapangan kerja, pengembangan industri baterai juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Baca Juga: Transaksi Digital Tumbuh 28,69%, Peluang UMKM Genjot Penjualan Makin Besar
Menurut Hermawan, persaingan dengan pemain global seperti CATL, BYD, dan Hyundai justru perlu dimulai sejak sekarang. Dengan masuk lebih awal, industri nasional dapat membangun pengalaman, kapasitas produksi, serta kemampuan teknologi yang dibutuhkan untuk berkembang.
Kondisi tersebut juga menjadi semakin relevan dengan kenaikan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kendaraan listrik.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai peningkatan TKDN kendaraan listrik perlu diikuti dengan penguatan industri komponen dan baterai di dalam negeri.
Ketua Tim Kerja Industri KBLBB Kemenperin Patia Junjungan Monangdo mengatakan, dukungan pemerintah terhadap ekosistem kendaraan listrik ke depan perlu diarahkan lebih luas, tidak hanya pada produk akhir atau konsumen, tetapi juga kepada industri baterai, perakitan, dan komponen pendukung.
Menurut dia, insentif kepada sektor manufaktur berpotensi memberikan efek pengganda yang lebih besar bagi perekonomian dibandingkan dengan dukungan yang hanya ditujukan untuk menekan harga kendaraan listrik di tingkat konsumen.
“Efeknya menurut kami bisa lebih baik lagi. Karena kalau untuk sekadar harga kendaraan kan sebenarnya sudah cukup bagus lah ya harganya sekarang,” ujarnya.
Baca Juga: AirAsia Gandeng Pegasus Airlines, Buka Akses ke Lebih dari 100 Rute Asia-Eropa
Patia menjelaskan, penguatan industri domestik juga menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan persyaratan TKDN kendaraan listrik. Pada 2026, persyaratan TKDN untuk memperoleh insentif berada di level 40%. Angka tersebut akan meningkat menjadi 60% pada 2027 dan 80% mulai 2030.
Kenaikan persyaratan tersebut dinilai tidak akan dapat dipenuhi apabila pengembangan industri nasional hanya bertumpu pada kegiatan perakitan kendaraan.
“Harapannya dengan adanya requirement 60% ini industri dipaksa, tanda kutip, untuk mencari investor baru dari luar atau bekerja sama dengan industri baterai yang sudah ada di dalam negeri,” katanya.
Patia mengatakan, lokalisasi industri baterai juga perlu bergerak lebih jauh dari sekadar perakitan battery pack. Pengembangan industri perlu mencakup komponen dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti housing, wiring harness, battery management system (BMS), hingga sel baterai.
Saat ini, kontribusi baterai dalam perhitungan TKDN kendaraan listrik dapat mencapai maksimal 40% apabila proses manufaktur sel baterai telah dilakukan di dalam negeri. Dengan demikian, keberadaan industri sel baterai domestik menjadi salah satu faktor penting untuk memenuhi persyaratan TKDN yang semakin tinggi.
Di sisi lain, pengembangan industri baterai maupun industri manufaktur secara umum membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang memadai.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan, ketersediaan listrik yang andal menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri, investasi, digitalisasi hingga penciptaan lapangan kerja.
Menurut dia, kebutuhan listrik harus dilihat sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sebagai kebutuhan sektor ketenagalistrikan.
“Listrik sebagai power pack dari ekonomi. Ekonomi industri, modernisasi infrastrukturnya sendiri, dari di transportasi contohnya, digital economy. Nah, 3 aspek ini yang menjadi menunggu sebetulnya Pak Pak Ibu,” kata Abdul Malik.
Baca Juga: Superior Prima (BLES) Bidik Pendapatan Rp1,65 Triliun dan Laba Rp155 Miliar pada 2026
Dia menilai Indonesia membutuhkan penguatan jaringan listrik seiring dengan target pertumbuhan ekonomi dan visi Indonesia Emas 2045. Target peningkatan pendapatan per kapita hingga US$30.000 pada 2045, menurut dia, sangat bergantung pada pengembangan industri yang membutuhkan pasokan energi.
“6% maupun pendapatan per kapita US$ 30.000 pada 2045 sangat tergantung industri-industri yang tentunya harus dengan energi, harus dengan listrik,” ujarnya.
Abdul Malik menambahkan, tantangan ketenagalistrikan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kapasitas pembangkitan, tetapi juga konektivitas jaringan. Kondisi tersebut menjadi penting karena pusat-pusat pertumbuhan industri mulai berkembang di berbagai wilayah di luar Jawa.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur selama sekitar 10-20 tahun terakhir telah banyak diarahkan untuk memperkuat konektivitas darat dan udara. Namun, penguatan konektivitas listrik juga perlu mendapatkan perhatian agar aktivitas industri dan sumber listrik dapat terhubung.
“Kalau kita dulu berpikir Pak kita kelebihan listrik, Pak kita kelebihan jaringan, mungkin sekarang mungkin bisnisnya harus dibalik,” katanya.
Ia menilai target pembangunan kelistrikan perlu diturunkan hingga tingkat wilayah agar kebutuhan listrik dapat disesuaikan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan industri.
Hal ini terutama penting bagi wilayah luar Jawa yang memiliki potensi sumber daya alam dan pengembangan industri, tetapi masih menghadapi persoalan konektivitas jaringan.
“Ada juga di luar Jawa yang problematikanya mirip dengan cita-cita tadi, multiple sumber, multiple grid, multiple consument. Tapi ada juga di luar Jawa yang simpati itu, konektifitasnya belum tersambung. Sehingga ayam dan telurnya, industri dan listrik itu belum bertemu,” ujarnya.
Abdul Malik mengatakan, pembangunan transmisi dan smart grid perlu dipandang sebagai infrastruktur dasar yang menopang aktivitas ekonomi, seperti halnya pembangunan jalan untuk mendukung mobilitas barang dan manusia.
Menurut dia, pembangunan jaringan transmisi membutuhkan investasi besar, waktu panjang, serta dukungan pemerintah karena prosesnya juga berkaitan dengan pembebasan lahan dan pembiayaan.
Ia menyebut kebutuhan investasi ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mencapai ribuan triliun rupiah. Dari kebutuhan tersebut, investasi transmisi dalam RUPTL mencapai sekitar US$45 miliar atau sekitar Rp563 triliun.
Karena itu, percepatan pembangunan jaringan menjadi salah satu pekerjaan penting untuk memastikan investasi pembangkit dapat terkoneksi dengan pusat permintaan listrik.
“Monopoli miliknya, membutuhkan backup kuat dari pemerintah, karena itu membelah juga melewati rumah di tanah, butuh pembiayaan,” katanya.
Abdul Malik menilai pemerintah, BUMN, dan swasta perlu memiliki koordinasi yang lebih kuat dalam merealisasikan pembangunan jaringan listrik.
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan dukungan dari sisi pembiayaan maupun kebijakan sehingga pembangunan transmisi dapat berjalan seiring dengan pembangunan pembangkit dan kawasan industri.
“Jadi kita sama-sama membuat jadwal, membuat langkah dari tahun ke tahun, pemerintah siap untuk menangguh sisi yang ditangguh oleh pemerintah,” ujarnya.
Dia juga mendorong agar skema dukungan pemerintah terhadap jaringan listrik dapat dikaji kembali, termasuk melalui pendekatan public service obligation (PSO).
Menurut dia, jaringan transmisi memiliki umur proyek yang panjang sehingga perlu dipandang sebagai infrastruktur strategis yang membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah.
“Saya akan melihat lagi, me-review bagaimana pembiayaan GRID ini, bisa segera sama-sama cepatnya dengan pembangunan jalan tol,” katanya.
Dengan penguatan jaringan listrik tersebut, Abdul Malik berharap kebutuhan energi industri dapat dipertemukan dengan pengembangan kawasan ekonomi di berbagai daerah.
Bagi industri baterai, kondisi tersebut menjadi semakin penting. Selain kepastian regulasi dan insentif, pengembangan kapasitas produksi baterai membutuhkan ekosistem industri yang ditopang pasokan listrik yang andal.
Penguatan kedua sisi tersebut menjadi bagian penting agar peningkatan TKDN kendaraan listrik tidak berhenti pada aktivitas perakitan, tetapi mampu mendorong terbentuknya rantai pasok baterai dan komponen bernilai tambah di dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
