Industri Petrokimia Tertekan Impor Dumping, Utilisasi Pabrik Baru 60%-70%

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri petrokimia dan plastik nasional masih menghadapi tekanan akibat derasnya produk impor berharga murah yang masuk ke pasar domestik. Kondisi ini turut menahan utilisasi pabrik di sektor tersebut yang saat ini baru berada di kisaran 60%-70%.

Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso mengatakan, produk impor dengan harga dumping membuat industri dalam negeri kesulitan memasarkan produknya.

"Industri dalam negeri sangat tertekan dengan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga dumping dan dengan harga-harga yang lebih rendah," ujar Suhat usai audiensi dengan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji di Kantor Kemenperin, Kamis (5/11/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membuat kapasitas produksi industri petrokimia dan plastik nasional belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Inaplas pun mendorong pemerintah menerapkan instrumen trade remedies, seperti safeguard dan antidumping, untuk menekan laju impor.

Suhat berharap pengendalian impor dapat memberikan ruang bagi produsen domestik untuk meningkatkan utilisasi pabrik. Saat ini, utilisasi industri baru sekitar 60%-70% dan diharapkan dapat kembali meningkat menjadi 80%-90%.

Baca Juga: Bahlil: RI Bakal Manfaatkan Gas Domestik untuk Bangun Hilirisasi Petrokimia di Kaltim

"Kalau impornya ini bisa dikurangi, saya rasa kita bisa kembali lagi ke 100% kapasitas kita. Sekarang hanya 60 sampai 70%. Ini yang akan kita dorong menjadi paling tidak 80 sampai 90%," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pemerintah akan menginventarisasi berbagai persoalan yang menghambat peningkatan utilisasi industri petrokimia dan plastik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga akan melihat persoalan yang berada di luar kewenangan kementerian untuk kemudian dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Utilisasi yang belum maksimal menjadi concern Kementerian Perindustrian agar utilisasi di semua sektor itu lebih maksimal," kata Sarmuji.

Dia menegaskan Kemenperin akan mendorong perlindungan industri dalam negeri melalui berbagai instrumen yang tersedia, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kebijakan antidumping.

Namun, Sarmuji juga meminta pelaku industri meningkatkan efisiensi dan daya saing. Menurut dia, proteksi pemerintah harus berjalan beriringan dengan perbaikan produktivitas dan kualitas produk domestik.

Baca Juga: Lotte Chemical Berencana Lepas Aset Petrokimia di Indonesia

"Proteksi kita lakukan, tapi efisiensi dan produksi dalam negeri mutunya juga harus kita tingkatkan supaya bisa bersaing fair dengan produk-produk luar negeri," ujarnya.

Di sisi lain, industri petrokimia dan farmasi tercatat tumbuh 8,1% pada kuartal III-2026. Meski demikian, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya dinikmati produsen dalam negeri karena tekanan produk impor.

Selain persoalan impor, Inaplas juga meminta pemerintah memperpanjang fasilitas tarif bea masuk 0% untuk impor bahan baku LPG yang saat ini berlaku selama enam bulan. Kebijakan tersebut sebelumnya menurunkan tarif bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% dan akan berakhir pada Januari 2027.

Suhat menilai fasilitas tersebut membantu menekan biaya bahan baku, meski efektivitasnya masih terbatas karena harga LPG belum selalu kompetitif dibandingkan nafta.

"Kalau harga LPG bisa bersaing dengan harga nafta, kebijakan ini mungkin akan efektif. Itu pernah terjadi, jadi kita ingin bisa memanfaatkannya," kata Suhat.

Baca Juga: Petrokimia Gresik Gandeng Rekind Bangun Pabrik Soda Ash dan Amonium

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News