kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.920.000   30.000   1,04%
  • USD/IDR 16.900   45,00   0,27%
  • IDX 7.935   -168,62   -2,08%
  • KOMPAS100 1.117   -23,38   -2,05%
  • LQ45 816   -13,78   -1,66%
  • ISSI 278   -6,99   -2,45%
  • IDX30 426   -6,36   -1,47%
  • IDXHIDIV20 515   -6,10   -1,17%
  • IDX80 125   -2,26   -1,78%
  • IDXV30 139   -2,98   -2,10%
  • IDXQ30 139   -1,10   -0,79%

Industri rumput laut butuh regulasi


Rabu, 13 Maret 2013 / 19:35 WIB
Industri rumput laut butuh regulasi
ILUSTRASI. Film The Wolf of Wall Street film biografi yang bergenre komedi


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis meminta perbaikan budidaya dan mata rantai distribusi rumput laut di Indonesia. Selain itu, ARLI juga mendesak pemerintah memperkuat penelitian serta membuka pasar ekspor dan domestik.

"Hambatan saat ini adalah tidak adanya koordinasi antar instansi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Pembagian kewenangan bahkan sering tumpang tindih pada lintas kementerian," ujar Safari melalui pernyataan tertulis yang diterima KONTAN pada Rabu (13/3).

Menurut Safari, perbaikan mata rantai industri rumput laut yang disampaikannya itu merupakan kesimpulan dari Hydrocolloid Workshop, Natural Products Expo dan Carrageenan Business Meeting yang dilakukan di Anaheim, California, Amerika Serikat awal Maret lalu.

Lebih lanjut Safari memaparkan, program industrialisasi rumput laut nasional juga butuh roadmap dan butuh regulasi. Sebab, kata Safari, saat ini mengurus perizinan atau mendirikan industri pengolahan sering menemui hambatan di lapangan.

Dalam catatan Safari, pihaknya butuh sekurang-kurangnya 13 dokumen untuk mengajukan izin pendirian industri pengolahan. Dokumen tersebut belum termasuk lampiran dan persyaratan kelengkapan lain, serta lamanya waktu dalam pengurusan.

Seperti diketahui, pengembangan komoditas rumput laut sejak tahun 2011 ditangani lima kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan satu badan yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Intensive Sales Coaching: Lead Better, Sell More! Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×