Reporter: David Oliver Purba | Editor: Sanny Cicilia
BITUNG. Rencana pemerintah membangun 14 kawasan industri di luar pulau Jawa memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Hambatan yang dihadapi pengembang khususnya di wilayah III (Sulawesi, Maluku, NTT, Papua) antara lain keterbatasan infrastruktur, kualitas, jumlah sumber daya manusia terbatas sehingga biaya logistik tinggi.
"Kebutuhan penangangan infrastruktur di 14 kawasan industri luar Jawa ini mencapai Rp 55,45 triliun," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di depan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Bitung, Kamis (30/4).
Kebutuhan dana itu antara lain untuk sektor bandara sebesar Rp 8,200 Triliun, Pembangunan jalan Rp 8,08 triliun, pembangunan fasilitas dan jalur kereta api Rp 10,08 triliun, ketenagalistrikan Rp 10,48 triliun, pelabuhan sebesar Rp 17,66 triliun, serta sumber daya air sebesar Rp 939 miliar.
Hambatan pembangunan di Bitung sudah terlihat sejak tahun 2008. Salah satu kendalanya adalah pembebasan lahan. "Lahan tidak mudah untuk dibebaskan. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar lahan tidak menjadi masalah nantinya," jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 140 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur di Bitung.
Achmad Sigit Dwiwahjono, Direktur Pengembangann dan fasilitasi industri wilayah III menjelaskan, dari dana itu, sebesar Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan kawasan industri, dan sisanya akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
Dari 534 Hektare (ha) lahan yang akan digarap, baru 92 ha lahan yang dibebaskan. Sementara 442 ha lainnya akan di lakukan secara bertahap. Sedangkan memperluas kawasan industri sampai 2.000 ha, diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
