Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyebaran pandemi Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat mengenai ketersediaan pangan di Indonesia. Walaupun wabah Covid-19 masih dalam kategori tinggi, akan tetapi kegiatan produksi dan distribusi bahan pangan harus tetap berjalan di tengah pandemi ini.
Stabilisasi harga pangan pun selalu diupayakan pemerintah agar pasokan makanan cukup. Rayyane Mazaya Syifa Insani, Dosen Food Technology Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) mengatakan, pandemi ini berdampak besar pada ketahanan pangan.
Seperti yang telah dilansir oleh organisasi dunia seperti Food and Agriculture Organization (FAO), International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan United Nation (UN), pandemi Covid-19 dapat memunculkan krisis pangan baru yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama negara miskin dan berkembang.
Baca Juga: KKP dorong produk perikanan hasil UMKM masuk pasar nasional
“Pandemi ini menyebabkan gangguan sistem logistik global yang berdampak pada persoalan akses pangan. Di Indonesia sendiri, dan juga negara lain yang memiliki tingkat ekonomi serupa atau di bawah Indonesia, masalah akses pangan yang timbul umumnya dipengaruhi penghasilan masyarakat yang tidak memadai, bahkan sekedar untuk membeli pangan pokok. Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19, menyumbang andil pada menurunnya ketahanan pangan sampai masyarakat harus bergantung pada bantuan pangan dari pemerintah” kata dia dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Senin (27/7)
Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, ada kenaikan harga pangan yang bergantung impor, misalnya gula yang terindikasi naik harga per Februari 2020 namun sudah menurun kembali per Juni 2020.
Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan bombai, namun saat ini sudah menurun kembali. Disamping itu, pandemi ini juga berdampak pada kehidupan petani di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis, pada Mei 2020 terjadi penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,85%. Di mana, NTP merupakan indikator untuk mengukur tingkat daya beli petani di perdesaan, juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
Dampak besar pandemi dirasakan oleh petani kecil yang memiliki akses pasar terbatas karena petani hanya bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga murah di pasar lokal. Tentunya hal ini berdampak pada sulitnya petani membeli bibit dan memperbaharui tanaman mereka.
Rayyane menyebut, masyarakat dapat membantu menjaga keseimbangan permintaan dan suplai bahan pangan dengan tidak melakukan panic buying. Terutama untuk bahan-bahan pangan dengan umur simpan yang pendek (perishable).
Baca Juga: Era new normal jadi momentum peluang usaha sektor pertanian
Mengingat umur simpan yang pendek, menimbun bahan-bahan pangan tersebut terlalu lama justru akan membawa dampak lain bagi lingkungan, yaitu meningkatnya limbah dari makanan yang tidak dapat dikonsumsi karena sudah lewat umur simpannya.
“Sinergi di antara masyarakat pun menjadi sangat krusial dalam masa pandemi ini. Banyaknya kegiatan-kegiatan sosial yang diinisiasi oleh masyarakat untuk memberikan bantuan bahan pangan untuk masyarakat lain yang membutuhkan dapat sangat membantu terjaganya keseimbangan sistem permintaan dan suplai ketahanan pangan,” lanjut dia.
Selain itu, mengikuti anjuran dari FAO dalam rangka menciptakan kestabilan harga pangan dan perwujudan pangan berkelanjutan, masyarakat juga bisa memprioritaskan membeli bahan pangan pada petani atau produsen kecil secara langsung. Dibandingkan langsung pada distributor yang sering meraup banyak keuntungan yang menyebabkan petani kecil merugi.
“Pada akhirnya, kerja sama di setiap tingkatan sosial untuk menjaga sistem ketahanan pangan adalah kunci untuk melewati Covid-19,” tambah Rayyane.
Untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi ini, Widya Indriani, Dosen Food Science and Nutrition i3L mengungkapkan, masyarakat perlu memahami terlebih dahulu definisi ketahanan pangan.
Berdasarkan World Food Summit (1996), ketahanan pangan terjadi saat semua orang, kapan saja, memiliki akses fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan yang aman dan bergizi dengan cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.
Hal ini dapat diidentifikasi dari empat indikator, yaitu ketersediaan pangan secara fisik, akses secara ekonomi dan fisik untuk mendapatkan bahan pangan, pemanfaatan bahan pangan, dan stabilitas dari ketiga indikator tersebut.
Baca Juga: Food estate, kolaborasi Jokowi - Prabowo wujudkan kedaulatan RI di bidang pangan
“Jika dilihat dari indikator tersebut, untuk menjaga ketahanan pangan, tidak cukup jika hanya menitikberatkan pada masyarakat atau pemerintah. Perlu ada sinergi dan usaha mulai dari tingkat individu, rumah tangga, masyarakat, sektor privat (perusahaan), dan pemerintahan sebagai pemangku kebijakan,” ungkap Widya.
Dalam menjaga ketahanan pangan, Indonesia perlu belajar dengan Selandia Baru. Salah satu kunci kesuksesan ketahanan pangan Selandia Baru adalah perhatian besar pemerintahnya terhadap sistem pertanian, terutama untuk komoditas lokal.
Dalam hal ini, Indonesia dapat mengadopsi sistem tersebut dengan memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan serta memanfaatkan dana desa melalui program padat karya, juga menggencarkan gerakan beli hasil pangan petani lokal.
Realokasi APBD pun dapat dilakukan untuk memitigasi risiko penurunan ketahanan pangan. Selain itu, pemanfaatan lahan pekarangan dan strategi urban farming yang sedang marak dilakukan masyarakat sejak mereka harus stay at home perlu lebih digencarkan kembali karena bisa menjadi salah satu solusi pangan mandiri keluarga. Misalnya, dengan membudidayakan sayuran dengan masa panen singkat seperti bayam merah dan kangkung yang bisa dipanen dalam kurun waktu tiga minggu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
