Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah memastikan bahwa Inpex Corporation telah menyepakati penawaran insentif untuk segera mengawali proses pengembangan Blok Masela di Laut Arafuru.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan secara lisan bahwa pihak Inpex sudah menyatakan kesediaan untuk menerima tawaran dari pemerintah Indonesia. Kesepakatan tersebut diharapkan bisa secara resmi diumumkan saat kunjungan Perdana Menteri Jepang Sinzho Abe ke tanah air 15 Januari 2017 mendatang.
"Unofficial sudah menyatakan setuju, secara lisan kira-kira begitu tapi kalau secara tertulisnya kita masih tunggu," kata Luhut saat konfrensi pers, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta (9/1).
Luhut bilang, Inpex sudah menyetujui masa perpanjangan kontrak pengelolaan selama tujuh tahun dari permintaan awal yakni 10 tahun. Inpex juga setuju menambah kapasitas kilang LNG termasuk penambahan produksi yang dialokasikan untuk kebutuhan Industri serta pembayaran sunk cost sebesar US$ 1,2 miliar dengan terlebih dulu melalui proses audit oleh SKK Migas.
“7 tahun kami sudah final lalu tambahan kapasitas produksi 7,5 MTPA plus 474 mmscfd,” tambah Luhut.
Menurut Luhut dalam penambahan kapasitas produksi gas di blok Abadi, pemerintah juga memastikan penyerapan hasil produksi. Kementerian Perindustrian dipastikan dapat mengelola gas yang siap diserap. Ada tiga pabrik yang rencananya akan dibangun di antaranya milik PT Pupuk Indonesia Tbk (SMGR), Kaltim Methanol Industri/Sojitz, dan Elsoro Multi Pratama.
“Ada yang off take karena itu kita bicara Kementerian Perindustrian harus ada yang ambil,” ungkap Luhut.
Dalam pengelolaan hilir gas Masela pemerintah mengalokasikan dana sekitar US$ 9 miliar yang digunakan untuk membangun industri petrokimia dan industri pupuk.
Sementara untuk pembangunan fasilitas LNG, Kementerian ESDM sudah kalkulasi dana yang dibutuhkan sebesar US$ 15 miliar - US$ 16 Miliar. Angka tersebut sebenarnya sudah jauh menyusut dari perkiraan investasi awal sebesar US$ 22 Miliar.
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menyatakan bahwa kesepakatan dengan pihak kontraktor memang sudah dicapai. Namun ia mengaku belum mendapatkan surat resmi dari Inpex. Terkait penurunan investasi yang bisa dicapai, menurutnya hal itu diperoleh dari evaluasi secara menyeluruh yang telah dilakukan.
"Kita negosiasi dan evaluasi satu-satu mana dicari mana saja yang bisa diturunkan biayanya, ada banyak lah yang bisa dilakukan," tandas Archandra di Kantor Kementerian ESDM, Senin (9/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
