Kemenpar Bahas Investasi Venue Konser dengan Danantara, Bidik Event Dunia

Rabu, 15 Juli 2026 / 21:54 WIB

ILUSTRASI. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mulai membahas peluang investasi pembangunan venue konser bersama Chief Executive Officer (CEO) Danantara (Dok/HO)

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mulai membahas peluang investasi pembangunan venue konser bersama Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.

Langkah ini ditempuh untuk menjawab kebutuhan infrastruktur pertunjukan musik sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan event internasional.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, kebutuhan venue konser berkapasitas besar menjadi salah satu masukan yang disampaikan asosiasi promotor musik kepada pemerintah.

"Sudah sering sekali bertemu dengan asosiasi promotor. Mereka juga menyampaikan demikian. Dan kami kemarin juga berbicara dengan CEO Danantara apabila ingin investasi di venue untuk konser," ujar Widiyanti dalam konferensi pers Update Program Prioritas/PHTC serta Peningkatan Daya Saing Pariwisata Nasional di Kantor Bakom RI, Rabu (15/7/2026).

Menurut Widiyanti, kebutuhan venue konser semakin mendesak seiring dengan terbatasnya lokasi pertunjukan yang tersedia di Indonesia.

Salah satu penyebabnya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) yang kini lebih diprioritaskan untuk kegiatan olahraga. Kondisi tersebut membuat kapasitas penyelenggaraan konser dan pertunjukan musik berskala besar menjadi lebih terbatas.

Meski demikian, Widiyanti menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana pembangunan venue konser baru.

"Untuk saat ini belum, belum di dalam perencanaan," katanya.

Selain persoalan ketersediaan venue, Kemenpar juga menyoroti proses perizinan penyelenggaraan event yang dinilai masih menjadi tantangan bagi para promotor.

Widiyanti mengungkapkan, pemerintah ingin menghidupkan kembali sistem perizinan event secara daring yang pernah diuji coba pada pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, sistem tersebut akan kembali diajukan kepada Presiden agar proses perizinan konser dan berbagai kegiatan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, serta memberikan kepastian bagi penyelenggara.

"Kami ingin menghidupkan kembali. Kami mengajukan ini ke Bapak Presiden apabila bisa diteruskan. Ini bagus sekali untuk promotor-promotor sehingga perizinan itu lebih cepat, lebih efisien dan lebih pasti, serta tidak ada pembatalan," ujarnya.

Widiyanti menilai penyederhanaan perizinan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik penyelenggaraan konser dan event internasional.

Dengan ekosistem yang lebih baik, pemerintah berharap semakin banyak promotor global memilih Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus memperbesar perputaran ekonomi di daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News