Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pelaksanaan subsidi tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3kg dapat dimulai pada semester II 2020.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mohammad Hidayat bilang subsidi akan menyasar masyarakat yang berhak memperoleh manfaat. "Tentunya dengan kordinasi Kementerian lain, sedang dirumuskan kebijakan, mekanisme dan teknologinya sehingga lebih tepat sasaran," jelas Mohammad di Kantor Direktorat Migas, Selasa (14/1).
Baca Juga: Begini rencana Pertamina mengembangkan bisnis SPBU tahun ini
Mohammad berharap pelaksanaan subsidi dapat dilakukan pada semester II 2020 dan diprediksi bisa menghemat subsidi LPG.
Pelaksana Tugas DIrjen Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, besaran penghematan subsidi beragam bergantung pada waktu pelaksanaan.
"Kalau Januari katakanlah tahap awal, (menghemat) 30%, kalau pertengahan (Juli), 10%-15%," jelas Djoko pada kesempatan yang sama.
Selain itu, Djoko mengungkapkan penghematan subsidi juga akan diperoleh lewat pembelian LPG dari masyarakat non-penerima subsidi. Nantinya, masyarakat yang tidak menerima subsidi mau tak mau harus membeli dengan harga pasar atau beralih pada tabung LPG 5 kg dan 12 kg.
Baca Juga: Disaksikan Jokowi, Pertamina dan Chandra Asri (TPIA) teken MoU dengan ADNOC
Ia menjelaskan, pelaksanaan subsidi tertutup telah mendapat persetujuan stakeholder terkait. Kendati demikian, Djoko memastikan sejauh ini pemerintah belum menentukan skema yang akan diadopsi.
Skema ini, sebut Djoko meliputi jatah tabung yang akan disubsidi bagi setiap keluarga penerima manfaat. Ia menjelaskan, berdasarkan kajian Kementerian ESDM, setiap rumah tangga penerima manfaat biasanya mengkonsumsi 2 hingga 3 tabung LPG per bulan.
Masih menurut Djoko, Kementerian ESDM juga tengah memastikan jumlah penerima manfaat. Sejauh ini ada tiga kriteria penerima manfaat dengan jumlah yang beragam. Meski tak merinci soal kriteria tiap kelompok penerima manfaat. DJoko mengungkapkan, jumlah penerima manfaat yakni sekitar 15 juta hingga 25 juta penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel mengungkapkan pihaknya mengusulkan sekitar 31,4 juta penerima manfaat.
Baca Juga: Indonesia, UAE sign business deals worth about $23 bln - Widodo
"Diusulkan 31,4 juta keluarga dengan teknologi biometrik," terang Ruddy, Selasa (14/1).
Kendati demikian, ia menjelaskan masih dibutuhkan perubahan regulasi dan kepastian skema yang diadopsi oleh pemerintah.
Mengutip catatan Kontan.co.id, Ruddy mengatakan, sesudah ujicoba tahap kedua, terlihat penggunaan teknologi keuangan memiliki keunggulan ketimbang metode kartu dengan beberapa pertimbangan. "Teknologi keuangan biometrik dan e-voucher bisa jadi alternatif penyaluran subsidi LPG," jelas Ruddy.
Penggunaan teknologi keuangan dianggap lebih efektif sebab tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan terutama dalam penyediaan sarana transaksi seperti biaya mencetak, mendistribusikan kartu dan penyediaan mesin EDC. Selain itu, penggunaan metode kartu membutuhkan lebih banyak perubahan perilaku masyarakat penerima manfaat.
Baca Juga: Konflik AS-Iran belum usik rencana Pertamina akuisisi blok migas di Timur Tengah
"Penerima manfaat harus membiasakan untuk menyimpan kartu, membawa kartu saat transaksi dan menghafal PIN," kata Ruddy.
Sekedar informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi LPG 3kg pada 2020 sebesar Rp 50.6 triliun dengan volume sebesar 7 juta metrik ton.
Sementara itu, realisasi sementara subsidi LPG 3kg pada tahun lalu sebesar Rp 39,1 triliun atau di bawah alokasi sebesar Rp 75,22 triliun. Adapun, mengutip data Kementerian ESDM, realisasi penyaluran LPG 3kg tahun 2019 mencapai 6,84 juta metrik ton atau di bawah kuota sebesar 6,97 juta metrik ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
