Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) mengklaim produksi jagung nasional di 2018 surplus. Produksi yang surplus ini setelah mengurangi kebutuhan jagung nasional. Bahkan, hasil produksi jagung telah diekspor ke Filipina dan Malaysia.
Berdasarkan hitungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kemtan produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 12,49% per tahun.
Dengan begitu, di tahun 2018, produksi jagung bisa mencapai 30 juta ton pipilan kering (PK). Berdasarkan Angka Ramalan I (ARAMI) data luas panen per tahun rata-rata meningkat 11,06%, dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42%.
Sementara dari sisi kebutuhan, berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kemtan, kebutuhan jagung tahun ini diperkirakan sebesar 15, 5 juta ton PK, terdiri dari pakan ternak sebesar 7,76 juta ton PK, peternak mandiri 2,52 juta ton PK, untuk benih 120 ribu ton PK, dan industri pangan 4,76 juta ton PK.
“Artinya kita masih surplus sebesar 12,98 juta ton PK, dan bahkan Indonesia telah ekspor jagung ke Filipina dan Malaysia sebanyak 372.990 ton,” ujar Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Sumarjo Gatot Irianto seperti yang tertera dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (27/9).
Gatot juga menyatakan, produksi jagung nasional saat ini sangat baik. Di wilayah Indonesia Barat panen terjadi pada Januari-Maret, mencakup 37% dari produksi nasional. Sementara, di wilayah Indonesia Timur, panen cenderung dimulai pada April dan Mei.
“Sentra produksi jagung tersebar yang di 10 Provinsi yakni, Jatim, Jateng, Sulsel, Lampung, Sumut, NTB Jabar, Gorontalo, Sulut, Sumbar total produksinya sudah mencapai 24,24 juta ton PK. Artinya 83,8% produksi jagung berada di provinsi sentra tersebut berjalan dengan baik,” terang Gatot.
Gatot tak menampik bahwa pada pada musim-musim tertentu harga jagung bisa saja meningkat, tapi bukan berarti produksi dan pasokan jagung bermasalah.
Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi, seperti konsumen untuk jagung ini yang relatif berfokus pada lokasi tertentu saja seperti Medan, Banten, Jabar, Jateng, Surabaya, Sulsel, dan merata sepanjang tahun.
Terkait harga jagung untuk pakan ternak, Gatot menjelaskan bahwa bahwa kebutuhan jagung untuk pabrik pakan saat ini sebesar 50% dari total kebutuhan nasional sehingga sensitif terhadap gejolak.
Kendalanya yang terjadi adalah karena beberapa pabrik pakan tidak berada di sentra produksi jagung, sehingga perlu dijembatani antara sentra produksi dengan pengguna agar logistiknya murah.
“Saat ini tercatat ada 93 pabrik pakan di Indonesia yang tersebar di Sumut 11 unit, Sumbar 1 unit, Lampung 5 unit, Banten 16, unit Jabar 11 unit, DKI Jakarta 6 unit, Jateng 12 unit, Jatim 21 unit, Kalbar 1 unit, Kalsel 2 unit, dan Sulsel 7 unit. Beberapa pabrik pakan di daerah seperti, Banten, DKI Jakarta, Kalbar dan Kalsel, tidak berada di sentra produksi jagung,” kata Gatot.
Tahun 2018 Pemerintah bertekad memenuhi kebutuhan jagung sepenuhnya dari produksi dalam negeri tanpa impor jagung sama sekali.
Untuk mencapai target tersebut, Kemtan mengalokasikan bantuan benih jagung seluas 2,8 juta hektare yang tersebar di 33 Provinsi sesuai dengan potensi lahan, lokasi pabrik pakan, dan ekspor. Dampak dari kebijakan ini sudah dirasakan dengan adanya peningkatan produksi.
Tak hanya itu, Kemtan telah menganggarkan pembangunan pengering jagung (dryer) sebanyak 1.000 unit untuk petani. Hal ini dilakukan karena sebagian besar petani jagung tidak memiliki alat pengering, sehingga menyebabkan timbulnya persoalan kualitas jagung yang dipanen pada musim hujan kurang baik dan cenderung basah.
“Pemerintah Propinsi juga didorong untuk berperan dengan membangun buffer storage yaitu menyerap surplus produksi pada waktu puncak panen, dan menyimpannya untuk dilepas kembali pada waktu produksi menurun,” jelas Gatot.
Gatot juga menerangkan bahwa persoalan lain yang juga perlu diselesaikan adalah menyederhanakan rantai pasok. Menurutnya, alur perdagangan jagung saat ini umumnya masih panjang dan menyebabkan harga cenderung tinggi.
Jagung dari petani biasanya dijual ke pedagang pengumpul, dan selanjutnya dijual lagi ke pedagang besar. Dari pedagang besar ini, barulah dipasarkan ke industri.
Menurutnya, upaya Kementerian Perdagangan membangun sistem resi gudang di berbagai daerah belumlah berfungsi optimal, sehingga petani tetap terpaku pada sistem konvensional.
Berdasarkan laporan laporan lapangan misalnya, gudang dan pengering untuk resi gudang yang tidak berfungsi optimal tersebut ada di Luwu Raya, Minahasa Selatan, Garut, dan Lampung.
“Seharusnya, ketika terjadi akumulasi panen pada suatu periode, program resi gudang dimaksimalkan agar nilai tambah dan risiko produsen serta konsumen dapat dimitigasi,” tambah Gatot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
