Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli
Yang terang, kebijakan FLPP sudah menjadi bagian penting dalam pengembangan rumah bagi MBR. Tanpa subsidi FLPP, industri properti segmen menengah ke bawah tidak bisa berjalan dengan baik. Pemerintah pun mesti mencari solusi terbaik atas masalah kuota subsidi FLPP.
"Penyediaan rumah adalah tugas pemerintah dengan dibantu oleh pengembang, bukan urusan bisnis murni," tegas Bambang.
Apersi juga menilai, program FLPP memiliki dampak besar bagi sektor properti. Apalagi, banyak pengembang properti yang rajin membangun perumahan subsidi.
Baca Juga: Dana Abadi Perumahan Menjawab Tantangan Pembiayaan Rumah MBR
Sebagai gambaran, porsi perrumahan subsidi yang telah dibangun anggota-anggota Apersi sejak 2020 hingga 29 Juli 2024 mencapai 91%, sedangkan 9% sisanya berupa perumahan komersial.
Lagi pula, sektor properti perumahan memiliki efek berganda yang besar. Apersi mengutip kajian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan sektor perumahaN mencapai 30,34 juta orang. Pembangunan perumahan pun memiliki keterkaitan yang cukup kompleks dengan sektor-sektor industri lain yang berjumlah sekitar 185 sektor.
"Berkurangnya kuota FLPP sangat berpengaruh bagi para pengembang di Indonesia dan sektor lain yang merupakan sektor ikutan perumahan bagi MBR," tandas Junaidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
