Melihat Urgensi Penertiban Aktivitas Tambang Ilegal

Rabu, 23 Juli 2025 / 14:44 WIB

ILUSTRASI. Foto udara kerusakan Lanskap Bukit Bulan akibat aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Lubuk Bedorong, Limun, Sarolangun, Jambi, Kamis (18/11/2021).

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masifnya aktivitas pertambangan di berbagai daerah Indonesia tengah menjadi alarm serius bagi kelestarian lingkungan. Di balik kontribusinya terhadap ekonomi, industri ini menyisakan jejak kerusakan yang mengkhawatirkan.

Dari batu bara, nikel, hingga emas, kekayaan alam Indonesia terus dieksploitasi. Sayangnya, banyak tambang beroperasi tanpa izin, melanggar prinsip keberlanjutan. Hutan digunduli, sungai tercemar, dan ekosistem terganggu.

Pengamat Tambang dan Energi, Ferdy Hasiman, menilai tambang ilegal sebagai biang utama kerusakan. Ia mencontohkan praktik tambang emas tradisional di Sumbawa Barat yang menggunakan merkuri tanpa pengawasan. “Sungai tercemar, tapi tetap dipakai warga. Ini berbahaya dan harus segera dihentikan,” kta Ferdy dalam keterangannya, Rabu (23/7).

Menurut Ferdy, penertiban tambang ilegal bukan hanya soal administrasi, tapi syarat mutlak agar industri tambang berjalan sesuai konstitusi dan prinsip keberlanjutan. Ia juga mengingatkan, perusahaan yang mengabaikan dampak lingkungan justru sedang menggali kubur sendiri. Sebab jika alam rusak maka tambang juga berhenti, rayat rugi dan perusahaan pun kena imbas.

Meski begitu, secercah harapan masih ada. Sejumlah perusahaan besar mulai menunjukkan komitmen terhadap pertambangan berkelanjutan. Ferdy menyoroti langkah grup MIND ID, seperti Freeport Indonesia, yang tetap menjalankan reklamasi di tambang terbuka pascaoperasi sejak 2019.

Lalu ada Inalum dengan rehabilitasi DAS di Danau Toba dan reklamasi 7.200 hektare lahan pascatambang dan Antam yang telah menanam hampir 5 juta pohon dalam 10 tahun terakhir.“Kalau ada niat baik dan sistem yang benar, manfaatnya akan langsung terasa bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Ferdy.

Ia menekankan, masa depan industri tambang nasional bergantung pada dua hal: penegakan hukum terhadap tambang ilegal, dan penguatan standar ESG di sektor formal. Kombinasi ini diyakini jadi kunci agar industri tambang tak hanya mengejar untung, tapi juga menjaga bumi yang jadi sumber kekayaannya.