| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.090.000 -8.000 -0,38%
USD/IDR 16.630 72,00 0,43%
IDX 8.051 42,68 0,53%
KOMPAS100 1.123 6,98 0,62%
LQ45 810 0,68 0,08%
ISSI 279 2,38 0,86%
IDX30 423 1,81 0,43%
IDXHIDIV20 485 2,83 0,59%
IDX80 123 0,38 0,31%
IDXV30 132 0,38 0,29%
IDXQ30 135 0,57 0,43%

Menteri Bahlil Minta Pertamina Perbaiki Pelayanan

Jumat, 19 September 2025 / 19:40 WIB

ILUSTRASI. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pertamina perlu memperbaiki pelayanannya dan membangun kembali kepercayaan terhadap publik di tengah fenomena kelangkaan BBM SPBU Swasta

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa PT Pertamina (Persero) perlu memperbaiki pelayanannya dan membangun kembali kepercayaan terhadap publik di tengah fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.

"Saya harus mengakui bahwa Pertamina juga harus kita upgrade cara pelayanannya yang baik. Pertamina ini adalah BUMN, dia adalah perpanjangan negara," ungkap Bahlil, Jumat (19/09/2025).

Lebih lanjut, Bahlil meminta kepada Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri untuk memperbaiki pelayanan perusahaan plat merah tersebut.

Baca Juga: 4 Poin Kesepakatan SPBU Swasta dengan Pertamina untuk Pasok Kekurangan BBM

"Dan saya sudah minta kepada Pak Simon, agar memperbaiki pelayanannya, memperbaiki kualitas pelayanannya, dan meningkatkan mutu pelayanannya. Agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain," jelas Bahlil.

Sebelumnya, dalam catatan Kontan, Pertamina Patra Niaga (PPN) mengungkap akan mengikuti arahan pemerintah terkait peluang kerjasama dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) mereka.

"Pada prinsipnya Pak Menteri (Bahlil) mendorong untuk SPBU swasta bekerjasama dengan Pertamina," ungkap Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, Rabu (17/09/2025).

Dia melanjutkan, sebagai Badan Usaha Migas milik negara, pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah terkait hal tersebut.

"Kami Pertamina sebagai Badan Usaha Migas atau operator tentunya mengikuti arahan Pemerintah dalam hal ini. Tapi untuk kelanjutannya masih dalam pembahasan," tambah dia.