Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
“Ekosistem yang rusak, kalau direhabilitasi, dirupiahkan pada saat audit dilaksanakan dua tahun lalu, itu sebesar Rp. 185 triliun. (Untuk pemakaian kawasan hutan lindung tanpa IPPKH), sudah berlangsung delapan tahun. BPK menghitung, kalau itu tanpa izin, potensi kerugian negara untuk PNBP itu hitungannnya Rp. 33 miliar lebih per tahun,” ungkap Gus Irawan.
Menurutnya, hasil temuan BPK ini bersifat mengikat, dan harus dijalankan. Karenanya, Gus menyebut, pihaknya mendorong agar persoalan lingkungan ini diselesaikan lebih dulu sebelum transaksi divestasi dilakukan.
“Temuan BPK itu final and binding. Kami simpulkan dalam rapat hari ini, bahwa pembayaran divestasi itu dilakukan setelah soal lingkungan ini diselesaikan,” ujarnya.
Namun demikian, Budi tetap yakin, tahapan divestasi ini bisa usai pada bulan Desember tahun ini. Sambil menunggu pencairan dana pinjaman itu, Budi menjelaskan, dalam rentang bulan Oktober hingga Desember 2018 ini, ada sejumlah hal yang masih perlu diselesaikan.
Yakni soal penyelesaian isu lingkungan yang nantinya akan dilampirkan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), persetujuan atas perubahan anggaran dasar PTFI, dan kelengkapan administrasi berupa perizinan yang perlu diperoleh FCX. Yaitu berupa pelaporan persaingan usaha (anti-trust filing) di lima negara, yakni Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, Jepang, Filipina dan Korea Selatan. Dimana kesemuanya harus selesai sebelum Desember.
“Iya. Dalam wewenang kita itu hanya transaksi payment-nya saja, yang lainnya itu antara freeport dan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Kalau kita sekarang posisinya sangat yakin bahwa (pendanaan itu) bisa kita peroleh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Head of Corporate Communications Inalum Rendi A. Witular berujar, pihaknya sangat optimistis pendanaan itu akan bisa cair sesuai target tanpa hambatan. Bahkan ia mengklaim, adanya penandatanganan antara Inalum dan Freeport-McMoran (FCX) menjadi bukti bahwa komitmen pendanaan itu sudah ada.
“Kalau FCX aja mau tanda tangan sama kita, berarti kan FCX yakin kita dapat pendanaan. Kalau waktu itu Inalum belum dapat komitmen pendanan, ya mana berani kita teken, reputasi kita bisa rusak dong,” kata Rendi kepada Kontan.co.id, Jum’at (19/10).
