Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai tata kelola PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tergolong baik.
Saat ini PLN tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan aset terbesar dan mampu tetap mencetak kinerja positif sepanjang tahun lalu. Bahkan, jumlah aset PLN yang mencapai Rp 1.589 triliun dinilai mengalahkan empat bank BUMN maupun Pertamina.
"PLN ini laporan keuangannya kan diaudit BPK dan juga diperhatikan oleh investor internasional jadi tidak boleh main-main," ungkap Fabby di Jakarta, Kamis (11/6).
Fabby menambahkan dalam laporan yang sudah diaudit, PLN membukukan keuntungan Rp 6 triliun sepanjang 2020. Keuntungan PLN antara lain didapat karena operasional yang lebih efisien. Mengacu angka audit subsidi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PLN bisa menekan biaya operasi Rp 32 triliun sepanjang 2020.
Fabby menjelaskan, di tengah bertambahnya utang PLN dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan setrum pelat merah tersebut mampu menjaga peningkatan aset yang dinilai jauh di atas penambahan beban keuangan.
Baca Juga: Co-firing biomassa hutan di PLTU diklaim positif kendalikan perubahan iklim
"Modalnya tidak negatif seperti garuda. PLN juga mampu membayar kewajiban utang jangka pendek, tanpa harus minta talangan pemerintah. PLN juga melakukan pengelolaan utang yang lebih baik, dibandingkan dengan Garuda," imbuh Fabby.
Pada 2020, jumlah ekuitas PLN mencapai Rp 940 triliun. Ada pun liabilitas jangka panjang Rp 499 triliun dan liabilitas jangka pendek Rp 150 triliun. Laporan keuangan PLN 2020 juga menunjukkan, aset BUMN itu mencapai 1.589 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 275 Triliun dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 1.314 Triliun.
Nilai pertambahan aset PLN 2015-2020 lebih besar dari total aset Telkom 2020. Pada 2020, aset Telkom dilaporkan Rp 246 triliun.
BUMN lain pun beraset di bawah PLN. BRI dan Bank Mandiri punya aset masing-masing Rp 1.387 triliun dan Rp 1.001 triliun. Sementara Pertamina Rp 984triliun. Ada pun aset BNI dan BTN masing-masing bernilai Rp 709 triliun dan Rp 297 triliun.
Fabby melanjutkan, tak hanya jumlah aset yang tergolong besar. PLN juga tercatat membayar pajak dan dividen mencapai Rp 186 triliun pada kurun 2015 hingga 2020. "Padahal PLN hanya menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 40 triliun selama periode itu," pungkas Fabby.
Selanjutnya: Begini strategi Kementerian BUMN pangkas utang jumbo PLN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
