CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Nasib Merpati masih terkatung-katung di DPR


Rabu, 17 September 2014 / 09:09 WIB
Nasib Merpati masih terkatung-katung di DPR
ILUSTRASI. Manfaat vitamin A yang paling terkenal adalah untuk menjaga kesehatan mata.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Setelah melakukan serangkaian unjuk rasa, nampaknya perjuangan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) belum menemui titik temu. Pasalnya, baik pemerintah maupun parlemen hingga saat ini masih belum sepakat soal restrukturisasi Merpati.

Namun, DPR meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk segera membayar hak-hak normatif karyawan Merpati.

"Komisi DPR RI meminta Menteri BUMN untuk menyelesaikan hak-hak normatif karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero)," papar Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Airlangga Hartarto dalam kesimpulan hasil rapat dengan Kementerian BUMN, Jakarta Selasa (16/9/2014) malam.

Dalam rapat tadi malam, Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN menyatakan akan mengusahakan pembayaran hak-hak normatif karyawan Merpati. Caranya, dengan menjual salah satu unit bisnis Merpati yaitu Merpati Maintenance Facility kepada PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA).

Dahlan mengatakan, tentunya hal itu tidak mencukupi untuk membayar seluruh hak-hak normatif karyawan Merpati. "Kami akan berusaha mengkaitkan Merpati Maintenance dengan PPA, tapi tentu tidak mencapai yang ideal. Ini saya minta bantuan berapapun," kata dia.

Ditemui usai rapat, Dahlan kepada wartawan menuturkan, taksiran harga MMF jika dibeli oleh PPA kemungkinan hanya sekitar Rp 300 miliar-Rp 350 miliar. Sementara itu, berdasarkan hasil hitungan karyawan Merpati, hak-hak normatif yang belum dibayarkan mencapai Rp 1 triliun.

"Makanya saya minta dukungan DPR, seadanyalah uang. Karena enggak mungkin saya mencari uang kemana-mana. Enggak boleh" tukas Dahlan. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×