Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, perkembangan pembebasan lahan proyek pembangunan kompleks kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur sudah mencapai 92% dari total 841 hektare (ha).
Catatan BKPM, nilai proyek yang mangkrak ini capai Rp 211,9 triliun. Jika proyek ini segera dikerjakan, maka mampu menyerap hingga 20.000 tenaga kerja pada saat konstruksi dan 2.500 pekerja dalam tahap operasional.
Proyek investasi di Tuban termasuk dalam daftar Rp 708 triliun investasi mangkrak yang dicatatkan oleh BKPM. Sejak kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dan Rosneft terbentuk di tahun 2017, proyek pembangunan tertunda lama yang salah satunya disebabkan kendala pembebasan lahan.
Baca Juga: Realisasi proyek kilang Balikpapan 16,32%, Pertamina optimistis masuk fase new normal
Secara kepemilikan, proyek kilang minyak merupakan usaha patungan antara Pertamina sebesar 55% dan Rosneft PJSC senilai 45%. Proyek ini bagian dari New Grass Root Refinery (NGRR) yang dibangun Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri dan memproduksi petrokimia berkualitas tinggi.
Sebenarnya, pembangunan kilang minyak ini masuk dalam proyek infrastruktur prioritas sejak masa kabinet pertama Presiden Joko Widodo, baik dalam bentuk kilang baru (NGRR) maupun pengembangan kilang minyak yang ada (Refinery Development Master Project / RDMP).
Namun berbagai kendala menghadang seperti pembebasan lahan, perizinan hingga penyelesaian kontrak.
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 18 April 2019 bahkan telah memberikan arahan tegas untuk memfasilitasi investor di sektor petrokimia untuk dapat diberikan insentif investasi tax holiday. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah untuk merealisasikan mimpi membangun kilang minyak sendiri.
Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi mengatakan, hal ini dilakukan oleh BKPM dengan sangat serius. BKPM telah melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pembebasan lahan di Kabupaten Tuban secara intensif sejak tahun kemarin dan perizinan-perizinan yang menyandera proyek ini hingga mangkrak.
Kendati demikian, Imam mengakui masih ada beberapa pekerjaan rumah terkait beberapa perizinan yaitu perizinan lingkungan. Di mana saat ini sedang dalam proses percepatan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Penyelesaian proyek ini adalah prioritas pemerintah untuk membangun hilirisasi industri di dalam negeri sehingga Indonesia dapat mengurangi defisit neraca impor, ketergantungan akan impor minyak dan dapat membangun ketahanan industri nasional,” ujar Imam dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (28/5).
Baca Juga: Investor Korea Selatan teken kesepakatan pembangunan Kilang Dumai Rp 22 triliun
Dalam menyelesaikan proyek kilang minyak ini, BKPM membentuk tim khusus dalam internal BKPM untuk mempercepat penyelesaian masalah di Tuban. Di awal bulan Februari 2020, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah mengunjungi lokasi proyek untuk menyelesaikan negosiasi dengan masyarakat sekitar.
“Di samping nilai investasinya yang besar mencapai Rp 211,9 triliun, keberhasilan proyek ini akan memberikan manfaat sangat besar bagi anak bangsa. Oleh karena itu, wajib dikawal, Targetnya 2026 sudah bisa beroperasi,” ujar Imam.
Sementara itu, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (MP2) Pertamina Ignatius Tallulembang menyatakan bahwa GRR Tuban adalah salah satu proyek yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Pertamina dan Rosneft bahkan telah menandatangani kontrak desain Kilang Tuban dengan kontraktor terpilih pada Oktober 2019 yang lalu. Saat ini Basic Engineering Design (BED) dan Front End Engineering Design (FEED) tengah berjalan.
“Dengan dukungan semua pihak, pembangunan kilang diharapkan berjalan lancar dan selesai sesuai waktu yang ditargetkan, sehingga kita bisa berdaulat secara energi,” ujar Ignatius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
