kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah harus bikin roadmap pengembangan BBN


Senin, 27 Juli 2015 / 13:56 WIB
Pemerintah harus bikin roadmap pengembangan BBN


Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Pengamat energi Kardaya mengatakan, pemerintah perlu membuat "roadmap" yang jelas tentang pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai pegangan semua pihak dalam menjalankan pengembangan energi selain bahan bakar minyak (BBM).

"Dalam 'roadmap' itu harus dijelaskan mengenai kesamaan pandangan antara Pemerintah dengan stakeholder, antara Pertamina dengan BPBD Sawit. Jadi siapa melakukan apa akan sangat jelas," kata mantan Dirjen Energi Terbarukan, Senin (27/7).

Menurut dia, terobosan harus dilakukan guna mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, misalnya dengan memberikan kebijakan yang bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di bidang energi di Indonesia.

Penggunaan energi bio merupakan BBN yang paling realistis untuk dikembangkan di Indonesia saat ini dengan pasokan bahan baku yang sangat berlimpah, tambah Kardaya.

"Banyak potensi energi bio yang bisa dikembangkan pemerintah selain dari sawit misalnya dari aren yang bisa menghasilkan ethanol. Indonesia mempunyai produksi yang sangat besar baik dari sawit atau dari aren," tambah Kardaya.

Upaya untuk membangun energi nasional, dikatakan Kardaya membutuhkan kebijakan yang konsisten dari pemerintah dan diikuti secara konsisten pula dalam implementasinya.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit akan mengembangkan Bahan Bakar Nabati untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar dari fosil.

Sementara itu, Direktur Utama BPDP Sawit, Bayu Krisnamurthi mengatakan, BPDP Sawit akan memberikan subsidi sebesar Rp 600-Rp700 per liter untuk pengembangan biodiesel nasional .

"Kita sudah menyepakati ketentuan support biodiesel. Badan ini akan memberikan support Rp 600-700 per liter, ini adalah on top dari Rp 1.000 subsidi pemerintah terhadap solar yang sudah ditetapkan dalam APBN," katanya dalam keterangan persnya belum lama ini.

Dia menambahkan, subsidi yang diberikan melalui BPDP ini akan dialokasikan kepada produsen seperti Pertamina sehingga nantinya harga jual menjadi lebih murah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×