Reporter: Melati Amaya Dori | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kordinasi pelayaran perintis antara pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal. Nah untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka pemerintah berencana membeli 4 kapal perintis baru senilai Rp 143,4 miliar pada November tahun ini. Kapal itu nantinya untuk mengangkut penumpang maupun logistik.
Kapal perintis yang akan dibeli terdiri atas dua tipe 1.200 GT (Gross Ton), kemudian 750 DWT (Dead Weight Ton) dan 500 DWT. Kapal-kapal ini nantinya untuk mendukung operasional rute lama maupun menopang penambahan rute baru pada 2013.
Saat ini, akibat kurang efektifnya kordinasi antara pusat dan daerah pengangkutan barang-barang logistik yang seharusnya bida ditempuh dalam waktu 14 hari, mundur menjadi 22 hari. Akibatnya, terjadi kerusakan pada produk-produk logistik tertentu.
"Pengadaan itu akan menggantikan kapal-kapal milik swasta yang telah berusia tua atau menambah trayek baru," ucap Leon Muhamad Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, hari ini (22/5).
Selain itu, Leon menyebut, Kemenhub menargetkan 8 unit tambahan kapal untuk pelayaran perintis pada 2013. Adapun sumber dana dari belanja keseluruhan kapal perintis adalah menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013.
Minimnya koordinasi selama ini, disebabkan tidak ada program pemerintah pusat maupun daerah yang terpadu. Akibatnya, pelayaran perintis pada wilayah tertentu sulit ataupun lama berkembang.
"Keterpaduan jaringan trayek pelayaran dengan kapal PELNI dan kapal lintas Penyeberangan ASDP belum diwujudkan dalam jadwal pelayaran yang terpadu," tutur Leon di Jakarta, hari ini (22/5).
Kendati demikian, keputusan tersebut masih menanti persetujuan dari DPR. Lebih lanjut, Leon menjelaskan, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan dana Rp 331,83 miliar untuk 67 trayek pada 2012 atau naik 18% dari Rp 280,56 miliar pada tahun lalu.
Saat ini, terdapat 67 rute pelayaran perintis, di mana 32 unit kapal merupakan milik pemerintah dan 35 kapal swasta. Seluruhnya ditangani oleh operator pelayanan swasta. 55 kapal melayani daerah kawasan Timur Indonesia, sedangkan sisanya untuk wilayah Barat Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
