kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45678,30   -12,83   -1.86%
  • EMAS911.000 -1,41%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Pengendalian ponsel BM lewat IMEI diujicoba pada Februari


Rabu, 29 Januari 2020 / 08:10 WIB
Pengendalian ponsel BM lewat IMEI diujicoba pada Februari
ILUSTRASI. Pedagang mengambil salah satu ponsel di salah satu gerai di ITC Roxy Mas, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menggelar uji coba implementasi pengendalian nomor indentitas asli ponsel (IMEI) pada Februari mendatang

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan pengendalian ponsel black market (BM) lewat IMEI baru akan diterapkan pada bulan April mendatang. Namun, kementerian Kominfo mengatakan akan melakukan uji coba pada Februari 2020.

Hal tersebut diutarakan oleh Menkominfo, Johnny Plate. "Bulan Februari nanti," kata Johnny dengan singkat kepada KompasTekno, Selasa (28/1).

Ia pun belum menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme uji coba tersebut akan dilakukan, termasuk apakah akan memblokir ponsel yang ketahuan masuk ke Indonesia lewat jalur ilegal.

Baca Juga: Kominfo: Jual ponsel black market, tanggung sendiri risikonya...

Pasalnya, untuk melakukan uji coba tersebut ada sejumlah pihak yang akan dilibatkan, salah satunya adalah operator seluler yang menjadi ujung tombak dalam implementasi regulasi ini.

Operator seluler membutuhkan mesin bernama Equient Identity Register (EIR) untuk mendeteksi ponsel mana saja yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

Mesin tersebut dapat mendeteksi melalui nomor IMEI milik perangkat. Nomor IMEI adalah deretan 15 digit angka yang dimiliki perangkat bergerak untuk keperluan identifikasi saat terhubung jaringan seluler.

Pengendalian ponsel BM ini dilakukan operator seluler dengan mencocokkan IMEI perangkat yang terhubung ke jaringannya, dengan database resmi yang disimpan oleh pemerintah.

Baca Juga: Sudah resiko, pedagang harus daftarkan setiap ponsel ilegal untuk validasi IMEI

Jika nomor IMEI perangkat tidak ditemukan dalam database pemerintah, maka perangkat tersebut dianggap masuk ke Indonesia lewat jalur ilegal. Operator seluler pun akan memblokir jaringan seluler perangkat.

Regulasi ini telah disahkan oleh tiga kementerian pada akhir 2019 lalu, yakni Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Untuk implementasi resminya akan mulai diterapkan secara merata pada April 2020. (Yudha Pratomo)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kominfo Uji Coba Pengendalian Ponsel BM Lewat IMEI Februari",

 




TERBARU

Close [X]
×