Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Masih minimnya fasilitas kilang di Tanah Air, nampaknya belum menjadi perhatian serius pemerintah. Padahal, kendala utama krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat kekurangan kapasitas kilang di dalam negeri, lantaran pemerintah tidak memberikan kepastian alokasi minyak mentah untuk bahan baku kilang atawa refenery yang akan dibangun.
Hal tersebut diungkapkan Rudy Tavinos, Chief Executive Officer PT Tri Wahana Universal di sela diskusi terkait pemberantasan mafia migas dan tambang di FX Senayan Jakarta, Rabu (24/9). Tri Wahana, anak usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, merupakan satu-satunya produsen perusahaan kilang minyak swasta.
"Saya sudah tantang pemerintah, kalau mereka mau memberikan alokasi minyak dari sumur mana saja saja, akan kami segera bangun di sana," kata Rudy.
Asal tahu saja, sekarang ini Tri Wahana mengoperasikan kilang dengan kapasitas 18.000 bph di Bojonegro, Jawa Timur. Dari total kapasitas tersebut, sekitar 68% olahan minyak mentah menjadi solar, 30% menjadi catalic crakers, dan sisanya menjadi tiner dan vacuum bottom.
Rudy mengatakan, sejatinya krisis kekurangan BBM dapat disiasati dengan membangun kilang skala kecil berkapasitas sekitar 18.000 barel per hari (bph) di daerah penghasil. "Kalau ada 55 kabupaten penghasil minyak, dan dibangun semuanya kilang di sana, tentu impor BBM bisa ditekan," ujarnya.
Bahkan, perusahaan siap melakukan ekspansi dengan membangun kilang baru andaikata pemerintah memastikan alokasi minyak mentahnya. "Kalau kami diberikan di Papua, akan kami langsung bangun di sana. Jangka waktu pembangunannya maksimal 24 bulan sejak diberikan alokasi," kata Rudy.
Sekadar tahu, dari sekitar 830.000 bph produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 bph. Sehingga, masih ada produksi minyak mentah yang dijual ke luar negeri. Sedangkan kebutuhan BBM di dalam negeri mencapai 1,25 juta bph.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
