Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) untuk menghentikan operasi angkutan barang mulai 20 Maret 2025, lebih awal dari larangan resmi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Lebaran 2025, menuai kekhawatiran dari berbagai pihak.
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai kebijakan ini dapat mengganggu rantai pasok nasional, terutama dalam distribusi bahan pangan dan barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran.
Menurut Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, permasalahan ini bukanlah hal baru, namun kebijakan pembatasan angkutan barang yang semakin panjang dari tahun ke tahun menciptakan tantangan besar bagi pelaku industri logistik dan distribusi.
Baca Juga: Pebisnis Truk Stop Operasi Lebih Awal Jelang Lebaran, Begini Dampaknya ke Peritel Mal
Asal tahu saja, tahun ini pembatasan operasional truk mencapai total 16 hari, dan dengan tambahan 4 hari dari pengusaha truk, distribusi barang terhenti selama 20 hari.
Kata dia, setiap tahun pihaknya menghadapi masalah serupa, tapi kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kelancaran arus mudik penumpang, tanpa mempertimbangkan kebutuhan distribusi barang.
"Padahal, orang yang mudik ke kampung halaman juga butuh pasokan pangan dan barang konsumsi. Jika distribusi barang terganggu, maka harga barang di daerah melonjak dan membebani masyarakat," ujar Mahendra kepada KONTAN, Senin (17/3).
Mahendra menjelaskan bahwa penghentian operasi truk berdampak langsung pada industri barang konsumsi cepat saji (FMCG) yang sedang mengalami puncak produksi menjelang Lebaran. Para produsen telah mempercepat produksi sejak awal tahun untuk memenuhi permintaan pasar, namun distribusi mereka justru terhambat.
Baca Juga: Pengusaha Truk Ancam Mogok Massal 20 Maret 2025 akibat Larangan Melintas saat Mudik
Selain itu, perusahaan logistik juga mengalami tekanan keuangan. "Bagaimana pengusaha jasa logistik bisa membayar THR dan gaji karyawan kalau selama 16 hari tidak bisa beroperasi? Ini bulan yang sangat berat karena pengeluaran meningkat dua kali lipat, sementara pendapatan justru menurun drastis," tegasnya.
Di sisi lain, para sopir truk juga menjadi korban. Banyak dari mereka yang berasal dari luar Jakarta dan bergantung pada pendapatan harian. "Bayangkan jika mereka sudah berada di luar kota sebelum tanggal 20 Maret dan tidak bisa kembali karena aturan ini. Mereka harus bertahan tanpa pemasukan selama hampir tiga minggu," tambah Mahendra.
ALI menyoroti perlunya solusi alternatif untuk mengurangi dampak pembatasan operasional truk. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemanfaatan jalur laut dengan kapal roll-on/roll-off (RoRo).
"Kenapa tidak mengalihkan angkutan logistik ke kapal RoRo? Truk bisa naik ke kapal dan turun di pelabuhan tujuan tanpa mengganggu jalur darat. Pemerintah bisa menggandeng swasta untuk menyediakan kapal RoRo tambahan agar distribusi tetap berjalan," usul Mahendra.
Baca Juga: Pebisnis Truk Ancam Stop Operasi Terkait Protes SKB Angkutan Lebaran
Selain itu, ia juga menyarankan rekayasa lalu lintas yang lebih fleksibel. "Jalur mudik bisa dibagi waktunya, misalnya dari pagi hingga malam untuk penumpang, sementara malam hingga dini hari untuk angkutan barang. Sistem ini bisa berjalan dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kemacetan parah di jalan tol," paparnya.
Mahendra menekankan bahwa solusi ini bisa diterapkan jika ada koordinasi lebih baik antara pemerintah, pengusaha logistik, dan otoritas transportasi.
"Jika transportasi online bisa mengatur jutaan mitra pengemudi dengan sistem digital, seharusnya pengelolaan arus mudik dan logistik juga bisa dilakukan lebih cermat tanpa harus menghentikan distribusi selama 16 hari," pungkasnya.
Selanjutnya: BSI & Kementerian PPN Jalin Kolaborasi Kembangkan Ekosistem Ekonomi Syariah
Menarik Dibaca: KAI Hadirkan KA Mutiara Timur Panoramic, Beroperasi 21 Maret-11 April 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
