Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menilai, target penjualan motor listrik melalui program subsidi Rp 7 juta per unit sulit tercapai pada 2023.
Aismoli pun menyampaikan beberapa saran agar minat masyarakat untuk membeli motor listrik meningkat dalam beberapa waktu ke depan.
Mengutip situs Sisapira, pada Rabu (29/11) pukul 17.00 WIB, terdapat 6.567 unit motor listrik bersubsidi yang sedang dalam proses pendaftaran, 4.312 unit telah terverifikasi, dan 4.148 unit sudah tersalurkan. Sisa kuota motor listrik bersubsidi kini berjumlah 185.013 unit dari total target penjualan 200.000 unit pada 2023.
Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan, dalam perjalanannya, aturan terkait subsidi pembelian motor listrik sempat mengalami perubahan. Selama fase penyusunan aturan perubahan tersebut, penjualan motor listrik sempat stagnan.
Kini, pemerintah sudah melonggarkan kriteria penerima bantuan subsidi motor listrik yang mana masyarakat bisa membeli motor tersebut hanya bermodal NIK KTP.
“Setelah aturannya diubah, tren penjualan meningkat tapi rasanya cukup berat untuk mengejar target 200.000 unit tahun ini,” ungkap dia ketika ditemui Kontan usai acara Seminar Menakar Regulasi Kendaraan Listrik, Rabu (29/11).
Baca Juga: Sepi Peminat, SLIS Sebut Belum Menerima Orderan Konversi Motor Listrik
Selain itu, keterbatasan dealer di berbagai daerah juga mempengaruhi serapan penjualan motor listrik bersubsidi. Dalam paparan Aismoli, saat ini tercatat ada 531 dealer motor listrik yang sudah terverifikasi dan 265 dealer yang belum registrasi. Namun, harus diakui sebagian besar dealer motor listrik masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, utamanya Jabodetabek.
“Kami terus mendorong brand-brand untuk mempercepat ekspansi dealer ke daerah-daerah,” kata Budi.
Guna meningkatkan adopsi motor listrik dan serapan program bantuan subsidi pembelian motor listrik, Aismoli menyarankan pembentukan kawasan berbasis green mobility. Jadi, pemerintah maupun pihak swasta bisa saling berkolaborasi menjadikan berbagai kawasan industri, pariwisata, bandara, atau pelabuhan sebagai kawasan wajib menggunakan kendaraan listrik, termasuk motor listrik.
Selain itu, Aismoli juga meminta pembangunan infrastruktur charging station segera diperluas. Sebenarnya, motor listrik cukup praktis untuk urusan pengisian daya baterai karena dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Namun, charging station di tempat umum tetap dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang punya mobilitas tinggi sehari-hari dengan motor listrik.
Aismoli juga berharap realisasi Impres No.7 Tahun 2022 terkait kewajiban penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN dipercepat. “Pemerintah mesti menjadi contoh supaya masyarakat sadar akan pentingnya penggunaan motor listrik,” imbuh Budi.
Tak ketinggalan, Aismoli juga menyarankan agar kendaraan listrik, termasuk motor listrik, turut mendapat insentif non fiskal yang memudahkan penggunaan kendaraan tersebut sehari-hari. Misalnya, insentif layanan parkir premium bagi motor listrik di berbagai area publik atau pelonggaran aturan ganjil-genap bagi motor listrik.
Baca Juga: Aismoli: Tambahan Subsidi Konversi Motor Listrik akan Ringankan Beban Konsumen
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[ntensive Boothcamp] Business Intelligence with Ms Excel](https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_24072416315600.jpg)
