Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Anggota Dewan Energi Nasional dua periode 2009-2019 yang juga pemerhati kebijakan energi Dr Tumiran menilai, pentingnya percepatan pembangunan Infrastruktur jaringan gas (Jargas) untuk rumah tangga dan UMKM guna mengurangi beban biaya subsidi LPG yang terus membengkak serta upaya mengurangi impor LPG yang membebani devisa negara.
Strategi ini juga akan menciptakan multiplier effect yaitu terbukanya ribuan lapangan kerja dari proyek-proyek jargas dan peluang tumbuhnya industri UMKM yang baru.
Menurut Tumiran, pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga, yang didukung dengan infrastruktur utama gas bumi dari holding migas dan subholding gas, akan memudahkan percepatan program ini.
Baca Juga: PGN dan Pemda jalin sinergi realisasikan pembangunan Jargas 2020 di 54 kab/kota
Apalagi pemanfaatan gas bumi akan lebih efisien apabila juga digunakan bagi pelaku usaha kecil yang kini menjamur di berbagai kota di Indonesia.
"Sudah saatnya kita memprioritaskan gas bumi untuk energi di dalam negeri, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur jargas harus dipercepat dan penataan kembali peredaran LPG subsidi harus jadi prioritas saat ini," ujar Tumiran melalui keterangannya, Minggu (28/7).
Menurut hitung hitungan yang disampaikan Tumiran, melalui proyek Jargas, per 500 ribu sambungan rumah tangga (SR) dapat dihemat biaya subsidi LPG hingga lebih dari USD 40 juta atau sekitar Rp 560 miliar per tahun.
Masyarakat dapat menghemat biaya energi hingga Rp 75 miliar per tahun dan bakal tersedia lapangan kerja untuk lebih dari 20 ribu orang, baik langsung maupun tidak langsung, belum lagi potensi industri kecil dan menengah yang dapat didorong tumbuh.
Baca Juga: Lelang Jaringan Distribusi Gas Ancam Jaringan Perusahaan Gas Negara (PGAS)
Selain itu program jargas juga dapat menjadi peluang munculnya industri pendukung di dalam negeri berupa TKDN yang menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi bila pembangunan jargas diharuskan menggunakan komponen lokal mencapai hingga 90%.
Berbicara tentang pembiayaan pembangunan Jargas, menurut Tumiran, dengan keterbatasan Anggaran Pemerintah melalui APBN, Program jargas bisa mengambil budget dari alokasi subsidi energi. Bayangkan apabila program ini berjalan sukses, per 500 ribu jaringan gas rumah tangga saja bisa menghemat nilai yang sedemikian. Apalagi bila bisa mencapai target 4,7 juta sambungan seperti yang diamanatkan RUEN di tahun 2025, puluhan triliun dapat dihemat, devisa juga dapat dihemat, serta masyarakat mendapatkan energi yang lebih murah.
Tetapi sebaliknya, bila langkah terobosan ini tidak dilakukan, kita akan terus tergantung pada energi impor, sementara konsumsi energi kita juga akan semakin besar. Dampak makronya adalah neraca perdagangan akan terdampak karena beban impor LPG yang besar tersebut” ujarnya lebih lanjut.
Baca Juga: Wilayah jaringan gas PGN kini wajib dilelang kembali, ada 21 perusahaan bersaing
Tumiran meyakini Pemerintah akan konsisten dan komit untuk mencapai Jargas seperti yang telah di amanatkan melalui Peraturan Presiden No. 22/2017, tentang RUEN.
Beberapa program pemerintah untuk menurunkan biaya subsidi energi yang sebelumnya mampu mengurangi ketergantungan terhadap minyak ke LPG, sudah waktunya di tingkatkan lagi penghematannya dengan percepatan Jargas, agar beban LPG tidak terus meningkat.
Dalam lima tahun terakhir, data Kementerian ESDM menyebut total biaya subsidi LPG mencapai Rp 203 triliun (2014-2018). Besarnya angka subsidi itupun lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha asing, mengingat mayoritas LPG merupakan impor.
Di tahun 2018, total impor LPG sebanyak 5,567 juta metrik ton atau 73 % dari total konsumsi LPG nasional sebanyak 7,594 juta metrik ton.
Baca Juga: PGAS Mengejar Target Penjualan Gas
Masalah lain terkait program LPG ini adalah penyaluran tabung LPG 3 kg yang disubsidi banyak yang salah sasaran.
Peraturan Presiden No. 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram menyebutkan bahwa produk itu hanya bagi rumah tangga dan usaha mikro, tetapi pada kenyataannya di Lapangan LPG 3 kg dengan mudah di dapatkan oleh semua elemen masyarakat.
Walapun pada ketentuannya kriteria yang berhak menerima subsidi adalah segmen rumah tangga yang memiliki pendapatan Rp350.000 per kapita per bulan, tembok rumah tak permanen, dan lantai rumah tidak permanen.
Sementara kriteria usaha mikro yaitu usaha kecil yang dikelola rumah tangga dengan aset maksimal Rp50 juta, dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun. Tetapi karena pengawasan dan ketidak disiplinan warga, maksud baik pemerintah masih banyak di salah gunakan.
Baca Juga: Perusahaan Gas Negara (PGN) terus memacu penambahan infrastruktur gas
Oleh karena itu menurutnya , untuk membantu mengatasinya "Alihkan sebagian biaya subsidi energi untuk membangun infrastruktur-infrastruktur gas adalah solusi yang lebih baik. Dalam sepuluh tahun terakhir harga gas bumi paling stabil dan paling efisien," kata Tumiran.
Lebih lanjut Tumiran menjelaskan, percepatan dan perluasan pemanfaatan gas bumi ini juga sejalan dengan strategi pemerintah membentuk holding migas dan subholding gas bumi.
Dengan dua entitas perusahaan yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sudah teruji itu, seharusnya perluasan infrastruktur gas bumi ke berbagai wilayah di Indonesia dapat diwujudkan lebih cepat.
Baca Juga: REI gandeng PGN untuk penggunaan dan pembangunan jargas perumahan
"Pembangunan infrastruktur jalan tol mampu membuka wilayah ekonomi baru. Dengan didukung infrastruktur energi seperti gas bumi, serta didukung pemerataan listrik yang andal, pengembangan wilayah dan pemerataan ekonomi akan lebih cepat dilakukan," tutup Tumiran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
