Reporter: Dyah Megasari |
SURABAYA. Petani garam meminta pemerintah mengaudit kinerja dan keuangan PT Garam. Perusahaan negara itu dianggap tidak transparan dalam melaporkan hasil produksi garamnya.
Ketua Forum Komunikasi Petani Garam Jatim, Baidhowi Ahmad, mengatakan, tahun lalu PT Garam melaporkan hasil produksinya hanya sebesar 40 ton/hektare. ''Padahal pada lahan yang dikelola petani, dapat menghasilkan 80-100 ton per hektare,'' katanya, Jumat (21/9).
Dari sisi kelengkapan peralatan dan sumber daya manusia, PT Garam dinilai masih lebih unggul dalam mengelola tambak garam, dibandingkan petani yang masih mengelola secara tradisional. ''Kami sebagai warga negara juga perlu mengetahui mengapa kinerja perusahaan negara itu tidak maksimal,'' tegasnya.
Jika kinerja PT Garam tidak maksimal, pihaknya mengusulkan agar pemerintah mengubah sistem kerja PT Garam menjadi seperti Badan Umum Logistik (Bulog) yang khusus mengatur tata niaga garam. Sistem ini dinilai lebih efektif, karena pengelolaan lahan dipercayakan kepada petani.
''Jadi PT Garam hanya fokus pada tata niaga garam, selain itu petani juga meningkat kesejahteraannya karena terlibat mengelola tambak garam milik pemerintah,'' jelasnya.
Sebelumnya, petani garam di Jatim khususnya di Pulau Madura menjerit justru di saat musim panen raya. Banyak produksi garam petani tidak terserap menyusul masih banyaknya gempuran garam impor. Hingga saat ini sekitar 300 ton garam petani yang menganggur dan tidak terserap. Jumlah itu akan terus bertambah hingga akhir musim kemarau pada awal November mendatang. (Kontributor Surabaya, Achmad Faizal/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
